PKS Persoalkan Pemindahan Ibu Kota akan Memicu Masalah Baru

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tak memiliki urgensi. Pemindahan ibu kota dinilai akan menjadi masalah baru jika dipaksakan tanpa ada dasar hukum yang jelas. 

"Paling tidak ada sejumlah pertanyaan publik harus dijawab. Jika alasannya pemerataan ekonomi di Kalimantan, berarti lima tahun lagi akan pindah ke Maluku dan seterusnya," ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini saat menggelar rapat mengenai rencana pemindahan ibu kota, Rabu (18/9).

Menurut dia, pemindahan ibu kota masih membutuhkan kajian mendalam. Selain itu, landasan hukum berupa undang-undang pemindahan ibu kota juga harus dikerjakan dengan baik dan tak boleh mendadak.

(Baca: Kemenkeu Jelaskan Aset yang Potensial Dijual untuk Danai Ibu Kota Baru)

"Fraksi PKS akan mengusulkan tidak bisa ada pembangunan apapun di ibu kota baru sebelum ada undang-undangnya. Untuk melakukan sesuatu kan harus berdasarkan aturan," kata dia.

Ia menambahkan, skema pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih belum jelas. Hal ini dapat menimbulkan polemik di kalangan ASN.

PKS menilai beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pemindahan ibu kota yakni pertahanan dan keamanan, tata kelola ASN di kementrian, infrastruktur, serta  undang-undang. "Secara kasat mata kami (PKS) menilai belum ada urgensinya pemindahan ibu kota," kata dia.

(Baca: Lahan di Ibu Kota Baru Bisa Dibeli dengan Syarat & Tingkat Penghasilan)

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan dua kabupaten di Kalimantan Timur, yakni Paser Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota negara pengganti Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Broedjonegoro menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur secara bertahap. Konstruksi atau pembangunan infrastruktur wilayah Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru akan dimulai pada akhir 2020. 

Sementara pemindahan ibu kota akan dilakukan mulai 2023. Adapun biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun.