Transparency International Indonesia menilai lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan paket lengkap pelemahan komisi antirasuah. Kelima pimpinan KPK periode 2019-2023 ini dinilai memiliki rekam jejak dan visi yang buruk untuk lembaga antirasuah itu di masa depan.
“Ini adalah pintu awal mandeknya penegakan hukum korupsi,” kata Peneliti TII Alvin Nicola kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).
Menurut Alvin, uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan DPR kepada para calon pimpinan KPK pada Rabu (11/9) dan Kamis (12/9) tak sesuai fungsinya. Menurut dia, proses seleksi itu cenderung menjadi lobi untuk mencari sosok yang sesuai dengan kepentingan DPR.
Hal ini terlihat dari adanya kontrak politik yang diberikan DPR kepada para capim KPK. “Ini lebih lobi siapa yang mau tunduk dengan kepentingan politik,” kata Alvin.
(Baca: Pemimpin Baru Diminta Tolak RUU KPK, Gerindra: Jangan Seperti Wayang )
Lebih lanjut, Alvin menilai sengkarut proses seleksi capim KPK ditambah polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 akan menurunkan citra Indonesia di dunia internasional. Berbagai persoalan tersebut pun akan semakin menjauhkan kepercayaan ekonomi.