Pemerintah Tidak Akan Buka Opsi Referendum Papua

ANTARA FOTO/GUSTI TANATI
Asap masih mengepul dari sebuah bangunan yang terbakar di Jayapura, Papua, Jumat (30/8/2019). Pemerintah menegaskan tak akan membuka pembicaraan referendum di Papua.
Penulis: Antara
Editor: Yuliawati
31/8/2019, 06.30 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan pemerintah tidak akan membuka opsi referendum untuk Papua. Pernyataan disampaikan setelah rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (31/8) malam.

"Kesepakatan kami tidak bicara referendum, tidak bicara kemerdekaan. NKRI harga mati, hal itu sudah menjadi kesepakatan dan berdasarkan keputusan PBB bahwa Irian Barat, Papua, Papua Barat menjadi bagian sah dari Indonesia," kata Wiranto, seperti dikutip Antara.

Presiden memimpin ratas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN( Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(Baca: Jokowi: Tak Ada Toleransi Bagi Perusuh dan Tindakan Anarkis di Papua)

Wiranto mengatakan pemerintah telah mengupayakan memulihkan keadaan sekaligus berdiskusi dengan para tokoh dari Papua. "Kami bicara apa yang terjadi di sana tidak dalam forum salah menyalahkan tapi bicara bagaimana segera kita bisa menghentikan kerusuhan," kata Wiranto.

Dalam pertemuan itu  hadir sejumlah tokoh Papua, antara lain, mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, tokoh muda Papua Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri.

Wiranto menyatakan Presiden Jokowi akan mengunjungi Papua setelah situasi lebih aman. "Pasti akan ke Papua pada saat yang tepat," kata Wiranto.

(Baca: Wiranto Janji Tarik Pasukan TNI - Polri dari Papua)

Puluhan mahasiswa Papua mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8).(Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA)




Kerusuhan terjadi di beberapa kota di Papua, imbas dari insiden ujaran rasisme oleh aparat TNI dan kepolisian kepada mahasiswa asal Papua di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus 2019.

Akibatnya, pada 19 Agustus 2019 terjadi aksi pembakaran toko, mobil dan gedung DPRD di Fakfak, Sorong serta Manokwari oleh massa yang memprotes insiden penangkapan dan ucapan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kerusuhan juga terjadi di Deiyai yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia, yaitu dua orang sipil dan satu anggota TNI yaitu anggota Satuan Yonif Kaveleri/Serbu, Kodam II Sriwijaya Serda Ricson Edi Candra yang meninggal dunia dengan luka bagian kepala terkena senjata tajam sejenis parang dan luka panah pada bagian kepala.

(Baca: Menkominfo Sebut Ada yang Potong Kabel Telkom di Jayapura)

Dua anggota TNI lain juga mengalami luka, yaitu Sertu Sunendra mengalami luka akibat terkena panah pada bagian pantat dan punggung sebelah kanan. Selain itu Serka Arif Y almai luka akibat senjata tajam sejenis parang di bagian kepala dan pelipis.

Untuk meredakan ketegangan, pemerintah menjamin akan menindak tegas 5 oknum TNI yang diduga melakukan tindakan rasialisme pada 16 Agustus.  Pemerintah juga mengusut dua tersangka yang diduga menyebarkan ujaran kebencian, yakni Tri Susanto dan Ahmad Syaiful.

Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga kini masih memblokir layanan Data Telekomunikasi di Papua dan Papua Barat sejak 21 Agustus 2019.

(Baca: Kerusuhan hingga Tuntutan Referendum di Papua)