Kaltim Tawarkan Bukit Soeharto Seluas 68 Ribu Ha Untuk Ibu Kota Baru
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan bahwa pihaknya telah menawarkan Bukit Soeharto sebagai calon lokasi ibu kota yang baru. Luas kawasan itu mencapai 68 ribu hektare (ha).
"Ke arah timur bisa sampai ke pantai yang bagus. Ke barat, ada kawasan hutan kurang lebih 250 ribu ha dengan ketinggian 25 meter di atas permukaan laut," katanya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (25/7).
Secara geografis, Isran menjelaskan, Bukit Soeharto merupakan tempat yang aman untuk dijadikan lokasi pemerintahan yang baru. Pasalnya lokasi tersebut tidak masuk ke dalam kawasan ring of fire atau daerah yang berpotensi gempa.
Selain itu, kawasan tersebut memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua bandara internasional yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Secara infrastruktur, jalan tol yang menyambung ke Samarinda juga sudah melintas di Kawasan Bukit Soeharto.
Jika lokasi tersebut akan dijadikan ibu kota baru, ia berharap, pemerintah tetap memperhatikan aspek lingkungannya. "Bukit Soeharto itu hutan dulunya Hutan Pengusahaan Hutan (HPH). Jadi tolong jangan dirusak semua," kata dia. Namun, dirinya tak menjelaskan apakah penawaran Kalimantan Timur tersebut sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
(Baca: Ibu Kota Pindah keluar Jawa, Ini Efek Berantai bagi Kemajuan Ekonomi)
Adapun pada tanggal 7 Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah meninjau kawasan Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Untuk menuju kawasan Bukit Soeharto, hanya membutuhkan waktu 45 menit dari Balikpapan dan 1,5 jam dari Samarinda.
Pemerintah optimistis pemindahan ibu kota dapat terlaksana pada 2024. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, langkah ini tidak akan merusak hutan.
Bambang memastikan, pemindahan pusat pemerintahan ini tidak akan mengurangi luas hutan lindung. “Pada saat membangun ibu kota, kami harus melakukan reforestasi. Konsepnya juga kota hijau sehingga hutan akan terjaga," katanya.
Ibu kota yang dibangun nantinya bersifat terbuka atau bisa ditinggali masyarakat Indonesia lainnya. Karena itu, ia memastikan isu lingkungan menjadi perhatian pemerintah. “Kalau ada kemungkinan abuse oleh investor, kami sebagai regulator harus keras,” katanya.
Pemerintah sudah sepakat memilih Kalimantan sebagai lokasi ibu kota yang baru. Alasannya, ketersediaan lahannya luas dan relatif bebas bencana. Selain itu, pulau tersebut dinilai bisa mewujudkan konsep Indonesia-sentris. “Indonesia tengah itu ada di Selat Makassar, namun Sulawesi masih rentan gempa dan tsunami,” katanya.