Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Minta Jaminan Perlindungan Saksi

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto  dalam sidang pendahuluan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang diajukan pasangan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat (14/6). 
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Sorta Tobing
15/6/2019, 20.48 WIB

Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berharap ada perlindungan bagi saksi-saksi mereka yang akan dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, ada banyak saksi yang ingin memberikan keterangan di persidangan, namun khawatir keselamatannya terancam.

"Sejauh ini sudah ada kurang lebih 30 saksi yang tersedia, tapi pertanyaannya dari mereka adalah apa jaminan keselamatan saat datang ke Jakarta, ketika dalam proses persidangan, dan pulang ke daerah masing-masing," kata anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Iwan Satriawan ketika berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di kantornya, Jakarta, Sabtu (15/6).

Jaminan perlindungan terhadap saksi tersebut,  menurut Iwan, sepatutnya diberikan sebagai akses keadilan kepada masyarakat. Terlebih, saat ini pihaknya tengah berhadapan dengan pasangan calon petahana, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Kalau saksi itu tidak ada perlindungan, saya kira tidak ada orang yang akan mau memberikan testimoni," kata Iwan.

(Baca: KPU: Tuntutan Prabowo di MK Berdasarkan Logika Tidak Nyambung)

Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menambahkan, ada beberapa cara untuk bisa memberikan perlindungan terhadap saksi yang bisa dilakukan melalui LPSK. Salah satunya dengan melakukan proses pemeriksaan lewat telekonferensi.

Bisa pula saksi dilindungi dengan menutup sebagian informasi yang akan diberikannya. "Bahkan ada pengalaman pemeriksaan dengan menggunakan tirai," kata Bambang.

Persoalannya, LPSK tak bisa memberikan perlindungan kepada para saksi tersebut. Sebab, mereka terbentur dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa saksi yang bisa dilindungi hanya dalam kasus pidana. Atas dasar itu, Bambang mengatakan pihaknya bakal menyurati MK untuk memerintahkan LPSK melindungi saksi-saksi mereka.

(Baca: BPN Akui Bukan Pekerjaan Mudah Buktikan Kecurangan Pilpres 2019)

Bambang menilai perintah MK tersebut akan menjadi terobosan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan jujur. "Mudah-mudahan surat ini bisa mendapat respons. Betul-betul para saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan," kata Bambang.  

Sementara itu, juru bicara LPSK Rully Novian mengatakan pihaknya membuka luas ruang bagi seluruh saksi untuk mengajukan permohonan perlindungan. Dengan catatan, pihak-pihak yang ingin mendapatkan perlindungan saksi haruslah berkoordinasi dengan MK.

Selain itu, perlindungan dapat diberikan jika memang saksi tersebut melaporkan adanya ancaman saat ingin memberikan keterangan kepada polisi. Alasannya, ada keterbatasan bagi LPSK ketika melindungi saksi.  "Ada poin penting di dalam UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan diberikan dalam proses pidana," kata Rully.

(Baca: Kuasa Hukum Jokowi Nilai Waktu Perbaikan Tanggapan dari MK Tak Imbang)

Reporter: Dimas Jarot Bayu