Prabowo Persoalkan Pelabuhan dan Bandara Dikelola oleh Pihak Asing

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
30/3/2019, 23.18 WIB

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mempermasalahkan pemerintahan saat ini yang dinilainya terlalu banyak mengizinkan pihak asing untuk mengoperasikan pelabuhan dan bandara. Prabowo khawatir hal tersebut dapat membahayakan kedaulatan teritorial Indonesia.

Prabowo lantas menceritakan pengalamannya ketika masih menjadi tentara. Menurutnya, tentara selalu dilatih untuk mengamankan pelabuhan dan bandara. Pasalnya, kedua tempat tersebut dianggap sebagai obyek vital negara.

"Pelabuhan dan bandara adalah nafas suatu bangsa," kata Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3). 

(Baca: Usai Debat, Jokowi dan Prabowo Pastikan Persahabatan Tak Putus)

Menurut Prabowo, hanya sedikit negara-negara di dunia yang mengizinkan pelabuhan dan bandaranya dioperasikan oleh pihak asing. Karenanya, Prabowo bingung dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Prabowo menilai calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mendapatkan masukan yang salah dari pembantu-pembantunya ketika mengizinkan pelabuhan dan bandara dioperasikan oleh pihak asing. "Jadi ini pembantu-pembantu bapak banyak yang kasih keterangan yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan," kata Prabowo.

Menanggapi ini, Jokowi menilai Prabowo terlalu khawatir. Menurutnya, banyak pula negara lain yang mengizinkan pihak asing mengoperasikan pelabuhan dan bandara.

Jokowi menilai hal tersebut dilakukan untuk mengundang investasi dari pihak asing ke Indonesia. "Investasi itu masih kita perlukan dalam rangka membangun infrastruktur yang sangat ketinggalan dari negara lain," kata Jokowi.

(Baca: Kritik Prabowo soal Anggaran hingga Kebohongan Penasihat Jokowi)

Adapun, Jokowi memastikan bahwa pemerintahannya tak akan memberikan satu centimeter pun kedaulatan Indonesia ke negara lain. Dirinya pun tidak akan mengizinkan pihak asing mengoperasikan pelabuhan dan bandara strategis yang digunakan oleh TNI.

"Tapi kalau bandara dan pelabuhan komersial, kenapa tidak? Lagipula masih mayoritas dikelola oleh Pelindo dan Angkasa Pura," kata Jokowi.