Aksi Bela Tauhid Tuntut Pemerintah Adili Ketua GP Ansor

ANTARA FOTO/Ganang Aditama
Peserta mengikuti aksi protes pembakaran bendera berkalimat Tauhid di depan Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/10/2018).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Muchamad Nafi
26/10/2018, 18.27 WIB

Sejumlah massa yang bergabung dalam Aksi Bela Tauhid berdemonstrasi di depan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, terdapat sekitar ribuan massa dari berbagai organisasi masssa dengan mengenakan pakaian hitam dan putih.

Mereka membawa ratusan bendera dengan tulisan tauhid. Massa menyerukan takbir dan yel-yel selama berdemonstrasi di depan Kemenko Polhukam. Tak hanya itu, massa pun meneriakkan khilafah selama demonstrasi berlangsung. Ada pula teriakan “2019 Ganti Presiden” dari kumpulan demonstran tersebut.

Sejatinya aksi tersebut menuntut agar pemerintah mengusut kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan oleh anggota GP Ansor di Garut, Jawa Barat. Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak mengatakan kalimat tauhid sangat lekat dengan umat Islam sejak lahir hingga mati.

Hanya saja, anggota GP Ansor berani membakar bendera tauhid dengan alasan menyamakannya dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Apakah puas dengan membakar kalimat tauhid dengan bersenang-senang, dengan berteriak-teriak sambil memutar lagu-lagu hymne dari ormasnya masing-masing?” kata Yusuf.

Menurut dia, pembakaran bendera bertuliskan tauhid adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Hal tersebut merupakan bentuk arogansi yang tinggi lantaran GP Ansor kuat dan besar karena didukung pihak-pihak tertentu.

Para delegasi Aksi Bela Tauhid sudah menemui Sekretaris Menko Polhukam Mayjen Agus Surya Bakti untuk menyampaikan tuntutannya. Seorang orator Aksi bela Tauhid mengatakan salah satu tuntutan mereka adalah mengadili Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas.

Massa Aksi Bela Tauhid juga meminta para ulama dipertemukan dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Yaqut, serta pimpinan GP Ansor lainnya. Tuntutan itu harus disampaikan kepada Menko Polhukam Wiranto setelah pulang dari Palu, Sulawesi Tengah. Jika tidak, massa akan melakukan aksi serupa pada 2 November 2018. “Kita akan tagih janji dan langsung long march ke Istana,” kata orator itu. 

Agus mengatakan sudah mencatat berbagai tuntutan dari para delegasi Aksi Bela Islam. Agus memastikan hal tersebut bakal disampaikan kepada Wiranto ketika sudah kembali. Dalam demonstrasi kali ini polisi mengerahkan 7.633 personel.