HUKUM TERKINI: Berita Hukum Hari Ini - Hukum Indonesia

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melimpahkan tersangka kasus dugaan korupsi TTPU Don Ritto beserta sejumlah barang bukti ke Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kejagung menyita sejumlah aset berupa mobil Lamborghini, Toyota Camry hingga kavling tanah dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola Izin Usaha Pertambangan Bauksit periode 2017-2025.

Prabowo menyatakan hukum juga harus menjadi tempat berlindung bagi kelompok yang lemah sehingga tidak boleh diterapkan secara diskriminatif ataupun dipengaruhi kepentingan tertentu.

Nadiem Anwar Makarim divonis pidana 10 tahun penjara serta pidana tambahan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 190 hari dan uang pengganti Rp 809,59 miliar subsider pidana penjara selama lima tahun.

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memindahan barang-barang dari eks Hotel Sultan sesuai berita acara eksekusi dan penyerahan barang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Enam terdakwa kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait investasi MDI Venture dan BRI Ventures ke PT Tani Group Indonesia (Tanihub) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor.

Pengosongan lahan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6) diwarnai dengan kericuhan antara massa dengan aparat polisi dan TNI yang bejaga.

Hukum di Indonesia dinilai sistemis menjadi alat penguasa dan membungkam suara kritis, sehingga mendesak dilakukan reformasi mendasar.

KPK menahan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Tiga orang terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum pada tiga perkara korupsi divonis bebas dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Apakah menyedot atau menelan ingus dan dahak bisa bikin batal puasa? Simak penjelasan lengkapnya dari berbagai pendapat ulama.

Sambil menyiapkan gugatan pidana, KLH menyiapkan gugatan perdata tahap II.

Pemerintah menegaskan pasal penghinaan dalam KUHP baru bersifat delik aduan, terbatas pada lembaga negara tertentu, dan tidak membatasi kebebasan kritik maupun berpendapat.

Hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih rasional, manusiawi, dan berkeadilan. Ini bukan sekadar reformasi hukum. Ini adalah lompatan peradaban.

Fenomena self-exemption bias menunjukkan bahwa membangun budaya hukum di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperkuat aturan, melainkan kepercayaan.