HUKUM TERKINI: Berita Hukum Hari Ini - Hukum Indonesia

Katadata menyadikan rangkaian foto berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 mulai dari nasional, ekonomi, politik hingga hukum.

Amnesty International merilis hasil investigasi yang menunjukkan Polri menggunakan kekuatan secara melawan hukum (unlawful force) terhadap para pengunjuk rasa dalam demo Agustus lalu.

KLH menilai paradigma baru dalam hukum lingkungan diharapkan bisa mengatasi masalah lingkungan dengan lebih relevan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah

Amnesty Indonesia mencatat, selama 2019-2024, terdapat serangan terhadap 111 masyarakat adat Indonesia.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Gugatan yang diajukan PT KLM merupakan bentuk strategic lawsuit against public participation (SLAPP), serangan serius terhadap ahli dan akademisi yang berperan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup

Wamenhan Donny Ermawan menyinggung ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya dalam bentuk agresi militer, namun juga narasi dan hukum, atau dikenal dengan sebutan narrative and legal warfare.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, pemerintah dalam proses penyesuaian upah minimum 2026 dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

MK menolak gugatan yang menginginkan syarat pendidikan polisi ditingkatkan dari SMA ke S1, menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik.

Aprindo mengumumkan pemerintah akan mendistribusikan beras SPHP di ritel modern untuk menjaga harga, menyusul pemeriksaan hukum terhadap produsen utama beras premium.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto divonis hukuman penjara selama tiga tahun dan enam bulan dalam kasus menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa penanganan tambang batu bara ilegal di IKN diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, menyusul kerugian negara Rp5,7 triliun.