HUKUM TERKINI: Berita Hukum Hari Ini - Hukum Indonesia

Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut.

Pengacara Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, tampil di DPR mendiskusikan RUU KUHAP, menyoroti proses penetapan tersangka dan menekankan perlunya bukti kerugian negara dan pembatasan masa penahanan.

PBNU mendukung revisi UU Minerba yang memberi ruang bagi organisasi keagamaan mengelola wilayah izin pertambangan khusus, menekankan kebutuhan payung hukum yang kuat.

Plh. Kepala Biro Hukum KLHK, Herdianto, mengatakan penilaian tersebut berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum terhadap IRH tahun 2024 KLHK atas data yang diunggah tahun 2023.

Pakar Hukum Pidana turut menyoroti wacana pemberlakukan denda damai bagi para koruptor yang digaungkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Mereka berpendapat penerapan denda damai tidak tepat.

Kepastian hukum menjadi salah satu penyebab jumlah investasi asing di Indonesia kalah dari Vietnam.

Meta, induk dari Facebook, dikenai denda 251 juta Euro oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia karena pelanggaran data besar-besaran di UE pada tahun 2018 yang memengaruhi jutaan pengguna.

KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Bank Indonesia terkait dugaan penyalahgunaan dana CSR, dengan proses hukum dan penyidikan yang sedang berjalan.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mengingatkan para penegak hukum agar berhati-hati menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Indonesia mengumumkan keinginan bergabung dengan BRICS sambil menyelesaikan aksesi ke OECD, menghadapi tantangan kebijakan dan peluang investasi baru.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menginstruksikan menteri-menteri pemerintahannya untuk tidak memanfaatkan APBN dalam upaya pemberantasan korupsi, menyusul serangkaian kasus hukum.

Ribuan akademisi UGM ini merasa prihatin atas kemunduran hukum dan demokrasi yang ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang berisiko mengancam tatanan bernegara.

Beea Cukai akan mengimplementasikan kebijakan baru yaitu pembebasan bea masuk untuk impor bibit dan benih berdasarkan PMK Nomor 41 Tahun 2024. Kebijakan ini mulai efektif pada 3 Agustus 2024.

Wajib pajak dapat mengajukan upaya banding di pengadilan pajak jika tidak puas dengan surat keputusan keberatan. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Wajib pajak yang tidak setuju terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau atas keputusan tertentu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan pajak.