HUKUM TERKINI: Berita Hukum Hari Ini - Hukum Indonesia

Amnesty Indonesia mencatat, selama 2019-2024, terdapat serangan terhadap 111 masyarakat adat Indonesia.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Gugatan yang diajukan PT KLM merupakan bentuk strategic lawsuit against public participation (SLAPP), serangan serius terhadap ahli dan akademisi yang berperan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup

Wamenhan Donny Ermawan menyinggung ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya dalam bentuk agresi militer, namun juga narasi dan hukum, atau dikenal dengan sebutan narrative and legal warfare.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, pemerintah dalam proses penyesuaian upah minimum 2026 dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi.

MK menolak gugatan yang menginginkan syarat pendidikan polisi ditingkatkan dari SMA ke S1, menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berencana melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional terkait transparansi pembayaran royalti musik.

Aprindo mengumumkan pemerintah akan mendistribusikan beras SPHP di ritel modern untuk menjaga harga, menyusul pemeriksaan hukum terhadap produsen utama beras premium.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto divonis hukuman penjara selama tiga tahun dan enam bulan dalam kasus menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa penanganan tambang batu bara ilegal di IKN diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, menyusul kerugian negara Rp5,7 triliun.

Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya penegakan hukum dan rehabilitasi menyeluruh di kawasan Puncak yang rentan bencana, untuk mencegah pembangunan liar dan kerusakan ekologis

Hukum kita telah lama menjadi domestikasi keadilan substantif. #JusticeForArgo merupakan kemarahan alamiah masyarakat langsung menuding bahwa institusi hukum justru melindungi pelaku, bukan korban.

Sejumlah ekonom mengungkap bahwa permintaan proyek PSN oleh pengusaha tanpa tender menampilkan sisi negatif investasi di Indonesia, memicu kebutuhan reformasi struktural dan kepastian hukum.

Firma hukum Makes and Partners menggelar diskusi terbatas yang mempertemukan tokoh-tokoh nasional. Diskusi tersebut membahas isu-isu seputar hukum, politik dan ekonomi di tengah dinamika global.