HUKUM TERKINI: Berita Hukum Hari Ini - Hukum Indonesia

KPK menahan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota haji Indonesia tahun 2023-2024.

Tiga orang terdakwa kasus dugaan perintangan penegakan hukum pada tiga perkara korupsi divonis bebas dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Apakah menyedot atau menelan ingus dan dahak bisa bikin batal puasa? Simak penjelasan lengkapnya dari berbagai pendapat ulama.

Sambil menyiapkan gugatan pidana, KLH menyiapkan gugatan perdata tahap II.

Pemerintah menegaskan pasal penghinaan dalam KUHP baru bersifat delik aduan, terbatas pada lembaga negara tertentu, dan tidak membatasi kebebasan kritik maupun berpendapat.

Hukum pidana Indonesia bergerak menuju sistem yang lebih rasional, manusiawi, dan berkeadilan. Ini bukan sekadar reformasi hukum. Ini adalah lompatan peradaban.

Fenomena self-exemption bias menunjukkan bahwa membangun budaya hukum di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperkuat aturan, melainkan kepercayaan.

Katadata menyadikan rangkaian foto berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025 mulai dari nasional, ekonomi, politik hingga hukum.

Amnesty International merilis hasil investigasi yang menunjukkan Polri menggunakan kekuatan secara melawan hukum (unlawful force) terhadap para pengunjuk rasa dalam demo Agustus lalu.

KLH menilai paradigma baru dalam hukum lingkungan diharapkan bisa mengatasi masalah lingkungan dengan lebih relevan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melawan anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah

Amnesty Indonesia mencatat, selama 2019-2024, terdapat serangan terhadap 111 masyarakat adat Indonesia.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.

Dalam waktu dekat, KLH bersama Kejaksaan Agung akan merumuskan langkah operasional yang diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Gugatan yang diajukan PT KLM merupakan bentuk strategic lawsuit against public participation (SLAPP), serangan serius terhadap ahli dan akademisi yang berperan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup