Pemerintah Dapat Hibah Rp 759 Miliar untuk Korban Gempa Sulteng

ANTARA/BNPB
Kondisi bangunan RS Anutapura yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah , Sabtu (29/9).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria
17/10/2018, 09.08 WIB

Pemerintah terima hibah US$ 50 juta dari berbagai pihak untuk tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah. Hibah ini nantinya akan digunakan untuk rekonstruksi, yang juga dilakukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kira-kira di atas US$ 50 juta untuk tanggap darurat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Istana Kepresidnean, Jakarta, Selasa (16/10).

Bambang mengatakan, pemerintah juga mendapat komitmen pinjaman Bank Dunia sebesar US$ 1 miliar untuk perbaikan pasca gempa Sulteng, namun penggunaannya akan disesuaikan kebutuhan.

(Baca juga: Bank Dunia Umumkan Bantuan Rp 15 Triliun untuk Palu dan Lombok)

Bambang juga mengatakan, pemerintah berencana merelokasi penduduk Kota Palu yang wilayahnya tidak dapat dihuni kembali. Dia beralasan, wilayah Kota Palu berada di atas patahan (sesar) dan rawan tsunami, hingga rentan terdampak likuifaksi yang berbahaya bagi penduduk. "Yang paling penting tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka," ujarnya.

Sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, pemerintah akan menyiapkan standar operasional apabila terjadi bencana. Ini lantaran dalam standar saat ini, langkah tercepat hanya dapat dijalankan melalui status tanggap darurat yang diberikan BNPB.

Nantinya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar . "Dalam konteks nasional Menteri Koordinator harus membuat standar prosedur." katanya. Sedangkan dua Menko dimaksud adalah

(Baca juga: Jokowi Perintahkan Evaluasi Peringatan Dini Bencana Alam)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang kabinet juga memerintahkan evaluasi sistem peringatan bencana alam diperhatikan. Hal ini menyusul dua bencana besar yang terjadi yakni gempa Nusa Tenggara Barat serta gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.

Dia mengatakan perbaikan sistem diperlukan di wilayah-wilayah yang berpotensi bencana alam. "Karena petanya kami sudah tahu di mana saja," ujar dia.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution