Program DP Nol Rupiah Anies Dapat Bantuan Dana Pemerintah Pusat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program rumah nol rupiah di proyek rumah susun PD Sarana Jaya bernama Klapa Village, Jumat (12/10). Program DP Nol Rupiah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk talangan uang muka maksimal 20% dari harga unit, dan juga bantuan dana pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) milik pemerintah pusat akan membantu dalam cicilan rumah.
Meli menjelaskan dengan skema FLPP masyarakat yang mencicil akan mendapatkan bunga flat lima persen yang disubsidi pemerintah pusat. Sedangkan biaya uang muka rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tersebut dibebankan pada DKI Jakarta.
(Baca juga: 18 Pengembang Berminat Bangun Hunian DP Rp 0 di Jakarta)
Meli mengatakan besaran alokasi anggaran menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018. "Jadi tetap ada dukungan APBN untuk FLPP Kredit Pemilikan Rumah-nya," kata dia di Jakarta Timur, Jumat (12/10).
Program DP Rp 0 akan berlaku di 780 unit di rumah susun sederhana milik (rusunami) milik PD Sarana Jaya yakni Klapa Village. Seluruh unit ini terdiri dari tipe 21 dan 36. Jumlah tipe 21 sebanyak 420 unit dengan harga Rp 184,8 juta-Rp 213,4 juta. Adapun tipe 36 sebanyak 360 unit dengan harga Rp 304,9 juta-Rp 310 juta.
Meli mengatakan awalnya cicilan akan menggunakan bank daerah yakni Bank DKI. "Namun kami juga meminta bank nasional lain ikut," ujar dia.
Sedangkan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan mengatakan saat ini progres pembangunan Klapa Village mencapai 15%. Ditargetkan pada bulan Juli 2019 rusunami ini akan selesai dan segera ditempati.
(Baca juga: PUPR Izinkan Pemprov Jakarta Pakai Skema FLPP untuk Rumah DP Rp 0)
Program ini ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan minimal Rp 5,7 juta-Rp 6,9 juta per bulan. Ada dua skema cicilan yang ditawarkan, untuk masa 20 tahun dan 15.
Pertama, untuk masa 20 tahun pembayaran cicilan Rp 2.008.337 per bulan. Syaratnya, pemilik berpenghasilan minimal Rp 5,7 juta per bulan. Kedua, pembayaran dengan masa 15 tahun dengan cicilan sebesar Rp 2.426.665 juta per bulan. Skema ini untuk masyarakat berpenghasilan minimal Rp 6,9 juta per bulan.
Anies mengatakan program DP Nol Rupiah ini untuk mengatasi masalah ketidakmampuan warga Ibu Kota membeli rumah. Saat ini sekitar 51,7% masyarakat Jakarta belum memiliki rumah sendiri.
"Kami ingin kebutuhan dasar warga Jakarta ada solusinya," kata dia.
Anies menambahkan bahwa program ini merupakan kolaborasi antar instansi seperti DKI, Bank Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu perusahaan plat merah yakni Perumnas akan masuk dalam program ini.