(Baca: Pemerintah Akan Perluas Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan)
Pertama, menetapkan dan menegakkan kualifikasi guru. Kedua, melengkapi mekanisme pembiayaan untuk pendidikan sekolah di daerah tertinggal. Ketiga, menciptakan kesadaran publik dengan mengkampanyekan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pendidikan di Indonesia karena banyak institusi yang membuat aturan, baik instansi publik maupun pemerintah. Makanya, tanggung jawab mengenai pendidikan ini harus dilakukan secara kolektif.
"Di tingkat pusat saja paling tidak 3 kementerian, yakni Kementerian Ristekdikti, Kemendikbud, dan Kementrian Agama. Itu semua punya anggaran yang berhubungan dengan pendidikan," kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan anggaran pendidikan sudah sangat besar. Totalnya mencapai Rp 444 triliun untuk tahun ini. Sekitar 66 persen diantaranya untuk pendidikan di daerah. Alokasi anggaran ini sebagian besar untuk membayar guru, baik gaji maupun tunjangan.
"Jadi, tentu saja kualitas guru dan kualitas tunjangannya sehingga betul-betul mencerminkan kebutuhan mereka untuk bisa memberikan pengajaran yang baik," katanya.