Pemerintah Akan Perluas Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan
Pemerintah akan memperluas rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan. Tidak hanya di Tangerang, Banten, pembangunan KEK ini juga akan diperluas ke daerah-daerah lain yang potensial.
"Nanti, tidak hanya Tangerang. Kalau misalnya Tangerang saja, tidak cukup. Kan Jakarta besar atau mungkin di Surabaya," kata Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Risetdikti) Mohamad Nasir di kantornya, Jakarta, Selasa (10/4).
Saat ini pemerintah masih membahas dan mengkaji rencana pembangunan KEK ini. Nasir menyatakan pihaknya telah meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menerbitkan aturan mengenai KEK, khususnya yang terkait dengan pendidikan.
(Baca: Pemerintah Rancang KEK Pendidikan untuk Universitas Asing di Tangerang)
Kemenristekdikti juga masih terus menjajaki dan menawarkan konsep ini kepada beberapa universitas luar negeri untuk dapat masuk ke Indonesia. Nasir memastikan hanya 200 besar universitas dunia yang bisa masuk ke KEK Pendidikan.
Awal pekan ini Nasir sudah bertemu dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) University of Australia. Saat ditawari konsep KEK Pendidikan yang akan dibangun pemerintah, kata dia, RMIT menyatakan sangat tertarik untuk berinvestasi.
"Kemarin dia (RMIT) impresif, impresif betul. Tertarik untuk bisa melakukan hal (investasi) ini," kata Nasir.
Pemerintah memang telah mengungkapkan rencananya membentuk KEK yang bergerak di sektor pendidikan beberapa waktu lalu. Secara khusus, KEK ini diharapkan mampu menarik universitas luar negeri agar dapat membuka cabang di Indonesia.
Pembentukan KEK ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. (Baca: Setelah Infrastruktur, Jokowi Akan Fokus investasi Pengembangan SDM)
Pemerintah pun telah menyiapkan lahan seluas 30 hektare di daerah Tangerang untuk merealisasikan rencana ini. Fasilitas yang ditawarkan oleh Pemerintah untuk universitas luar negeri yang berinvestasi, seperti insentif perizinan, masalah ketenagakerjaan, atau pun masalah pembebasan pajak.
Nasir belum bisa menyebutkan detail dan fasilitas lain yang akan diberikan oleh Pemerintah. "Ya tidak tahu. Nanti itu di kawasan. Kalau saya hanya ingin masuk segera," ujarnya.
