Pemerintah Atur Pembinaan Mantan Anggota HTI Lewat SKB Tiga Menteri

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Massa menggelar aksi damai menolak Perppu Ormas di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/7).
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Yuliawati
8/8/2017, 15.14 WIB

Pemerintah akan mengatur peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.  SKB tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut setelah pemerintah membubarkan HTI lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan, saat ini penyusunan SKB sudah hampir selesai. "Tunggu saja. Sudah mau selesai kok," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (8/8).

Wiranto menuturkan, SKB tersebut merupakan kesepakatan yang antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Jaksa Agung. SKB ini berupa imbauan kepada Kementerian/Lembaga, termasuk pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap eks-HTI.

SKB Tiga Menteri akan digunakan untuk mengatur para pengurus, anggota, dan simpatisan mantan HTI. Mereka akan dibina untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, mereka akan disadari agar tidak lagi menganut paham yang bertentangan degan ideologi negara.

(Baca: Menristek Minta Rektor Beri Sanksi Dosen yang Jadi Anggota HTI)

"Ditinggalkan itu (ideologi anti-Pancasila). Kembali kepada ideologi yang memang kita sepakati bersama," kata Wiranto.

Pemerintah juga bersiap menjatuhkan sanksi hukum sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, apabila setelah pembinaan masih bersikap anti-Pancasila. Sanksi yang diatur yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

"Tapi kalau masih banyak melanggar, nanti ada tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama dengan Perppu Nomor 2 itu," tutur Wiranto.

Setelah pemerintah membubarkan HTI, beredar dokumen diduga berisi data anggota HTI setebal 73 halaman berisi nama dosen, aparatur sipil negara maupun kalangan pengusaha. Bahkan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir juga sempat berencana mengumumkan mantan anggota HTI di kalangan akademisi, namun dibatalkan karena mendapat kritik.

(Baca: Perkuat Perppu, Kemendagri Dorong Penerbitan Perda Pengawasan Ormas)

Nasir kemudian meminta seluruh rektor memberikan sanksi administratif terhadap para dosen yang diduga mengikuti ormas anti-Pancasila, seperti HTI. Sanksi administratif berupa pemeriksaan, peringatan, dan teguran.

"Dirangkul dulu. Enggak boleh kami langsung tendang. Tapi dia harus diperingatkan, ditegur supaya kembali ke UUD RI 1945 dan Pancasila," kata Nasir.

Saat ini Perppu tentang Ormas menghadapi gugatan uji materi dari berbagai organisasi dan pribadi. Mantan juru bicara HTI, Ismail Yusanto, merupakan salah satu pihak yang mengajukan gugatan uji materi. 

Selain Ismail, gugatan Perppu Ormas juga dilayangkan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni, Pusat Persatuan Islam, Aliansi Nusantara, Afriady Putra, dan gabungan ketiga yayasan yakni Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia.

(Baca: Tanggapi SBY-Prabowo, Jokowi: Sekarang Tak Ada Lagi Kekuasaan Absolut)

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.