Bertemu Jokowi, Ketua Umum MUI Menilai Tidak Perlu Aksi 313

ANTARA FOTO/Moch Asim
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (paling kiri).
30/3/2017, 19.05 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3). Kedatangan Ma'ruf luput dari pengamatan wartawan lantaran dirinya masuk melewati pintu samping istana.

Usai bertemu Jokowi, Ma'ruf menggelar konferensi pers. Ia menjelaskan, pertemuan dengan Presiden lebih banyak membahas kebijakan pemerataan ekonomi serta distribusi ulang aset. Namun, Ma'ruf membantah pertemuan itu juga membahas rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Forum Umat Islam (FUI) di Jakarta, Jumat besok.

Yang jelas, menanggapi aksi yang kerap disebut "Aksi 313" itu, Ma'ruf meminta agar tidak dilakukan. "Sebenarnya sudah cukup demonstrasi itu, tapi kalau memang dilakukan saya berharap lakukan dengan santun," kata Ma'ruf. Sekadar informasi, aksi demonstrasi itu menuntut pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena jadi tersangka kasus penodaan agama.

Ma'ruf juga mengaku tidak banyak membicarakan soal politik serta agama dengan Presiden. Tapi, dia memahami bahwa Jokowi menyoroti ajaran radikal yang kerap menimbulkan masalah kebangsaan.

Hal ini yang menurut Ma'ruf tidak terjadi pada kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU) ataupun Muhammadiyah di mana agama dan politik saling menjembatani. "Jadi dengan pemahaman moderat justru agama memberikan penguatan terhadap masalah politik," katanya.

Mengenai redistribusi aset, Ma'ruf mengatakan hal ini didasari keprihatinan Jokowi terhadap masalah kesenjangan ekonomi. Jokowi ingin membagikan lahan kepada koperasi hingga pesantren agar tidak terjadi penguasaan lahan perorangan yang dapat dijual kembali. "Ini juga agar tidak ada benturan ekonomi yang lemah dan kuat."

Selain itu, Ma'ruf menyampaikan undangan kepada Jokowi bahwa MUI akan menggelar Kongres Ekonomi Umat pada 22 April mendatang. Dalam acara tersebut, MUI akan melibatkan seluruh pelaku usaha pada seluruh komunitas seperti pesantren serta koperasi syariah. "Ini agar masyarakat atau umat tidak menjadi beban negara tapi berkontribusi kepada negara," katanya.