Hari Pahlawan, Jonan Singgung Konflik Kepentingan Sektor Energi

Arief Kamaludin|KATADATA
10/11/2016, 15.13 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan beberapa pesan di hari pahlawan. Salah satunya adalah mengenai adanya konflik kepentingan dalam membuat regulasi di sektor energi.

Menurut Jonan, dalam membuat kebijakan di sektor energi, pejabat harus terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Kebijakan yang dibuat harus untuk kepentingan nasional. “Karena apa yang diputuskan sekarang, dampaknya melebihi masa tugas kami yang masih ada,” kata dia saat memberikan sambutannya di upacara Peringatan Hari Pahlawan, di kantornya,Jakarta, Kamis (10/11).

(Baca: Kementerian Energi Tagih Piutang Royalti 5 Perusahaan Batubara)

Jonan mengakui bahwa sektor energi memang sangat rentan konflik kepentingan. Salah satu contohnya adalah kebijakan di sektor mineral dan batubara (minerba). Jika tidak ada konflik kepentingan, kata dia, tidak perlu ada generasi 1 dan 2 dalam Perjanjian Karya Pengusaha Batubara (PKP2B).

Ke depan, Jonan meminta program nasional tidak boleh lagi diubah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Dalam Undang-Undang dan sebagainya, kami mencoba mendulukan kepentingan nasional,” ujarnya. (Baca: KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp 46 Triliun di Sektor Energi)

Selain itu, Jonan juga berpesan agar pejabat Kementerian ESDM bisa menjaga mandat tugasnya sebagai pejabat publik dengan yang tulus melayani masyarakat. Walaupun negara tidak tahu, tetapi Tuhan YME akan tahu. Untuk itu, setiap pejabat negara harus bermanfaat bagi orang lain.

Kemudian seluruh jajaran Kementerian ESDM juga harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Harapannya pesan ini akan terus dipegang dan dijalankan, meski Jonan tidak lagi menjabat sebagai menteri. Jadi sistem dan fungsi Kementerian ESDM masih tetap bisa berjalan. (Baca: Jonan Minta Amendemen Kontrak Tambang Selesai Akhir Tahun)

Upacara ini dihadiri sekitar 100 orang yang merupakan pejabat Kementerian ESDM mulai dari eselon I sampai IV. Bahkan beberapa pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) seperti M.I. Zikrullah dan Rudianto Rimbono.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.