PT Pertamina (Persero) menyatakan akan mengimpor bahan bakar minyak (BBM) dari Malaysia, milik Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Ini merupakan upaya yang diambil Pertamina untuk merealisasikan kebijakan BBM Satu Harga yang ditugaskan pemerintah.
Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengatakan impor merupakan cara yang dianggap efektif, ketimbang mendatangkan BBM dari Jawa untuk didistribusikan ke daerah perbatasan. Pertimbangannya dari segi biaya yang dikeluarkan.
Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, telah menandatangani kontrak dengan Petronas. Kontrak ini terkait sistem swap atau saling impor BBM di untuk wilayah perbatasan, khususnya di pulau Kalimantan. “Kami sudah tandatangan kontrak,” kata dia di Gedung Pertamina, Jakarta, Selasa (8/11).
(Baca: Berkat Efisiensi, Pertamina Raup Laba Kuartal III Rp 37 Triliun)
Wilayah yang akan mendapatkan pasokan BBM impor dari Petronas adalah Krayan dan Long Apung (Kalimantan Utara). Dengan skema ini Pertamina bisa menghemat ongkos angkut BBM dari kisaran Rp 20.000-30.000 per liter. Sehingga pengangkutan dengan menggunakan pesawat bisa dialihkan ke wilayah Timur Indonesia seperti Papua.
Ke depan, harapannya BBM impor ini juga bisa dinikmati daerah perbatasan lainnya. Saat ini, Pertamina masih mendata wilayah perbatasan lainnya. Adapun wilayah perbatasan di Kalimantan yakni Krayan Kalimantan Utara, Sambas di Kalimantan Barat, Entikong Kalimantan Barat, dan Nunukan di Kalimantan Utara.
Selain Kalimantan, masih banyak wilayah Indonesia yang belum satu harga. Bambang mengatakan Pertamina baru menerapkan BBM satu harga di wilayah Karimun Jawa. Dalam waktu dekat akan Pertamina akan menyambangi pulau Enggano di Bengkulu bagian selatan. Tahun depan, menargetkan bisa memasuki wilayah pelosok Indonesia lainnya seperti di Maluku Utara, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga kepulauan Riau.
(Baca: Pertamina Mulai Terapkan BBM Satu Harga di Tiga Daerah)
Bambang memperkirakan dana yang dikeluarkan Pertamina untuk biaya angkut BBM ke pelosok daerah yang belum satu harga tidak lebih dari Rp 1 triliun per tahun. Dana tersebut diambil sebagian dari keuntungan Pertamina dalam menjual BBM. "Nanti di tahun berikutnya kami pakai dana Corporate Social Responsibility," kata dia.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto memastikan aksi perusahaannya untuk menerapkan BBM satu harga di pelosok Indonesia tidak membuat kerugian yang besar. Sebab jumlah volume BBM yang dipasok ke area yang belum satu harga, hanya sebesar 3-4 persen dari total seluruh Indonesia.
Apalagi dengan efisiensi, Pertamina bisa menekan biaya transportasi menjadi kurang dari 10 persen. "Jadi kenaikan ongkos itu kalau bisa kita handel dan perusahaan secara keseluruhan masih laba, tidak ada masalah," kata Dwi. (Baca: Demi BBM Satu Harga, Pemerintah Diminta Subsidi Pertamina)
Kuota dan Realisasi Penyaluran BBM Jenis Tertentu 2012- Semester I 2016
