Pengadilan pajak mulai memutuskan sejumlah perkara keberatan pengenaan pajak bumi bangunan (PBB) yang diajukan oleh kontraktor minyak dan gas bumi (migas). Keberatan tersebut semula diajukan oleh 23 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk periode pungutan PBB tahun 2012-2013 senilai Rp 3,2 triliun.
Deputi Pengendalian Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Parulian Sihotang mengatakan, tidak semua dari 23 kontraktor tersebut yang akhirnya mengajukan keberatan ke pengadilan pajak. Keberatan tersebut atas pengenaan PBB tubuh bumi dan PBB permukaan.
(Baca: Temuan BPK Soal PBB Migas Sudah Masuk Pengadilan)
Untuk PBB permukaan, Parulian mengatakan,sebanyak 15 KKKS yang mengajukan keberatan. Hingga Juli lalu, pengadilan pajak telah mulai menyidangkan perkara keberatan 15 kontraktor tersebut. Hasilnya, pengadilan pajak menerima keberatan dari empat KKKS dan menolak keberatan satu kontraktor. Sisanya, sidang terhadap 10 KKKS masih berjalan dan belum ada keputusannya.
“Keputusan diterima artinya pengadilan menerima bahwa KKKS tidak seharusnya bayar PBB,” kata Parulian kepada Katadata, Selasa (16/8). Sedangkan keputusan ditolak artinya KKKS memang sudah seharusnya membayar PBB.