KATADATA ? Pemerintah telah menyiapkan lahan di enam provinsi untuk pengembangan tanaman bioenergi dan bahan bakar nabati (BBN). Pengembangan energi baru dan terbarukan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa pekan lalu.
Enam provinsi tersebut adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Seluruh provinsi ini sudah siap untuk menempuh proses akses lapangan dan menata permulaan kerja sama. Pengembangan bioenergi ini akan melibatkan peran swasta.
Saat ini provinsi yang paling siap adalah Kalimantan Tengah, yang sudah menyiapkan 35 hektare lahannya. Penyiapan lahan ini merupakan kerjasama antara pemerintah pusat yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kerjasama ini juga diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Program Pengembangan Bioenergi Lestari antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bersama dengan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo dan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk program tersebut, sedangkan pihak pemerintah daerah akan menyediakan lahan dan tenaga kerjanya. Mengenai waktu pelaksanaan program tersebut, dia hanya bilang akan segera dilakukan setelah semua prosedur formalitas selesai.
?Sumber dana untuk program tersebut akan memakai APBN. Karena industrinya belum terbentuk, jadi uang pemerintah harus masuk terlebih dahulu,? kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/7).
Kementerian mencatat dalam 10 tahun terakhir, energi baru dan terbarukan (EBT) hanya mendapat porsi enam persen dalam bauran energi nasional. Pemerintah menargetkan dalam 10 tahun ke depan porsi EBT bisa mencapai 25 persen. ?Ini merupakan satu target yang ambisius, yang sangat tinggi. Karena itu memang memerlukan banyak terobosan, mulai dari terobosan kebijakan, terobosan teknologi, terobosan keuangan, dan terobosan dalam capability,? ujar Sudirman.
Sudirman memastikan pengembangan bahan bakar nabati yang direncanakan pemerintah, tidak akan sampai merusak lingkungan. Pengembangan ini hanya memanfaatkan puluhan juta lahan kritis yang memang perlu pemulihan, dengan menanam tanaman yang yang bisa digunakan sebagai sumber energi.
Dia mencontohkan pengembangan sawit untuk biodiesel, dilakukan tanpa menambah lahan baru. Peningkatan produksi sawit bisa dilakukan dengan teknologi dan pola tanam pada lahan yang ada, mengingat produktivitas kebun kelapa sawit di Indonesia masih rendah.
Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan bioenergi di wilayahnya merupakan lahan kritis yang selama ini dibiarkan menganggur. ?Soal izin tidak ada masalah. Lahan ini merupakan kawasan hutan terdegradasi yang tidak diapa-apakan. Lebih baik ditanami, jadi Menteri Kehutanan harus berterima kasih dengan upaya ini,? ujar dia.