KATADATA ? Pengamat migas merasa aneh jika kondisi penyimpanan kilang gas alam (liquefied natural gas/LNG) Bontang yang sudah hampir penuh. Karena hal ini terjadi saat banyak daerah di Indonesia yang masih kesulitan mendapat pasokan gas.
Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari mengatakan kebutuhan gas dalam negeri sebenarnya terus mengalami peningkatan. Bahkan banyak daerah yang kekurangan pasokan gas. Seharusnya jika ada produksi gas berlebih, bisa menutupi kekurangan gas tersebut.
(Baca: Kilang Bontang Kelebihan Produksi 10 Kargo)
?Aneh, karena PGN itu kekurangan gas seperti di Sumatera Utara,? ujarnya.
Menurut Rovicky, sangat wajar jika ada peningkatan produksi gas. Masalahnya adalah di distribusi dan transmisi yang tidak berjalan. Selama ini infrastruktur untuk menyalurkan gas masih sangat minim. Makanya sulit untuk memasarkan gas di dalam negeri.
Hal ini adalah masalah klasik yang selama ini seharusnya sudah bisa diatasi pemerintah. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menugaskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan PT Pertamina (Persero) untuk bisa membangun infrastruktur distribusi dan transmisi gas tersebut. Sangat sulit mendorong investor swasta untuk berinvestasi infrastruktur, mengingat tingkat pengembalian investasinya cukup lama.
Dia juga mengakui, solusi jangka pendek untuk mengatasi penyimpanan Kilang Bontang yang sudah hampir penuh tersebut, adalah dengan menjualnya ke luar negeri (ekspor). Masalahnya masih banyak kalangan yang menentang ekspor gas, karena Indonesia masih banyak membutuhkan.
Selain itu, ekspor juga akan sulit dilakukan, mengingat ekspor gas di pasar spot belum banyak. Penjualan gas biasanya dilakukan dengan kontrak jangka panjang. Bahkan di bursa komoditas pun belum ada transaksi gas secara spot, tidak seperti minyak.
Sama halnya dengan yang akan dilakukan SKK Migas, Rovicky pun mengusulkan perlu dilakukan pengurangan produksi. Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pun harus mau mengurangi produksi gasnya.
(Baca: Kilang Bontang Kritis, KKKS Diminta Kurangi Produksi)