Tata Kelola Energi Mendesak Dibutuhkan

Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Agung Samosir
Penulis:
7/1/2014, 00.00 WIB

KATADATA ? Pemerintah perlu melakukan pembenahan tata kelola energi di dalam negeri. Pembenahan ini menyikapi polemik kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) yang dilakukan Pertamina.

?Sekarang terlihat seperti tidak ada strategi tata kelola dari pemerintah,? kata pengamat energi Darmawan Prasodjo yang dihubungi Katadata.

Hal ini, lanjut dia, pemerintah seperti tidak memiliki prediksi akan kebutuhan energi di dalam negeri. Padahal dari tahun ke tahun kebutuhan energi terus bertambah, terutama elpiji ukuran 3 kg. (Baca: Konversi Minyak Tanah Ubah Bentuk Industri Elpiji)

Dia menambahkan ada kesalahan persepsi di masyarakat saat ini soal bahan baku elpiji. Masyarakat beranggapan bahan baku elpiji berasal dari gas alam (Liquid Natural Gas/ LNG), padahal elpiji sesuai namanya?Liquified Petroleum Gas (LPG)?merupakan berasal dari proses pengolahan minyak bumi.

?Penyaluran LNG memerlukan infrastruktur berupa jaringan pipa,? kata Darmawan. ?Biayanya sangat mahal. Kecuali kalau mau mengurangi subsidi BBM untuk dipakai membangun jaringan pipa.?

Pengamat ekonomi Lin Che Wei mengatakan elpiji bisa juga diproses dari gas alam namun biayanya sangat mahal. ?Elpiji berbentuk cair sehingga memudahkan untuk disimpan dalam tabung dan dipindahkan,? kata dia.

Menurut dia, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini terkait tata kelola energi adalah dengan menyediakan infrastruktur dan instrumen. Selain itu juga dengan membentuk pasar yang tepat, sesuai dengan kategori yang berhak menerima jatah subsidi.

?Tentu pemerintah juga harus memikirkan kenyataan bahwa instrumennya tidak sempurna,? kata Lin Che Wei. ?Harus diingat bahwa LPG 12 Kg dan LPG 3 Kg merupakan produk yang perfect-substititute sehingga perbedaan harga yang terlalu tinggi akan menimbulkan arbitrase.?

Pembentukan pasar yang dimaksud adalah dengan membuka peran pihak lain di luar Pertamina. Namun, kata dia, pemain baru ini juga harus memiliki sumber bahan baku sehingga pasokannya tidak tergantung pada impor.

?Selama ini pasar dimonopoli oleh Pertamina yang harga jualnya di bawah harga keekonomian,? katanya. ?Ini membuat pemain lain enggan masuk.?

Reporter: Aria W. Yudhistira