Perjalanan Dinas PNS Diizinkan, Okupansi Hotel Bisa Naik 15%
Pemerintah kembali mengizinkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS kembali melakukan perjalanan dinas. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) merespons positif kebijakan tersebut serta mengharapkan kebijakan tersebut bisa meningkatkan okupansi hotel hingga 15%.
Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran mengatakan, program perjalanan dinas PNS akan membantu pemulihan kinerja industri perhotelan yang tengah terpuruk. Oleh karena itu, pengusaha berharap kementerian dan lembaga dapat meningkatkan kegiatannya agar hotel-hotel bisa kembali beroperasi.
"Yang bisa mendominasi okupansi hotel PNS, karena sekarang bukan waktunya wisatawan domestik untuk berlibur," kata Yusran kepada Katadata.co.id, Kamis (23/7).
Menurut dia, saat ini okupansi hotel di berbagai daerah kisarannya berbeda-beda antara antara 15-20%. Namun, kenaikan ini biasanya hanya terjadi pada saat akhir pekan di lokasi-lokasi wisata yang tak jauh dari pusat kota.
Berdasarkan data PHRI per tanggal 14 Juli 2020, okupansi perhotelan tertinggi ada di DKI Jakarta dan Semarang masih sekitar 15%. Sedangkan, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan baru mencapai 10%.
Berikutnya yaitu penginapan Makassar, yang mana tingkat keterisiannya baru 6%, diikuti Batam 3%. Adapun Bali yang selama ini menjadi tujuan favorit wisata, tingkat okupansi masih 1% alias yang paling rendah saat ini.
"Pada masa pelonggaran PSSB di awal Juli itu memang kelihatan sekali geraknya (okupansi) cepat naik, setelah itu dropnya cepat, itu indikasinya," kata dia.
Yusran juga menjelaskan menjelang dibukanya kembali pariwisata untuk wisatawan domestik, para pemilik hotel telah mempersiapkan seluruh protokol kesehatan yang dibutuhkan. Pedoman baku untuk mencegah penularan virus corona di seluruh hotel pun telah disusun dan disosialisasikan.
Tak hanya itu, fasilitas karantina bagi wisatawan yang terindikasi positif terpapar virus corona juga telah disiapkan untuk mengurangi risiko. "Sudah ada petunjuk dari PHRI jadi kami sangat sangat siap, hanya sekarang kami menunggu kebijakan pemerintah," kata dia.
Sebelumnya, untuk menggerakkan roda perekonomian di sektor pariwista dan ekonomi daerah, pemerintah akan mengizinkan perjalanan dinas ASN di kementerian dan lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sektor pariwisata telah siap menerima kedatangan wisatawan dalam jumlah besar. Pasalnya, rata-rata tingkat kesembuhan pasien corona di berbagai wilayah telah mencapai 50%, bahkan ada beberapa wilayah yang mencapai 90%.
"Pemerintah mendorong perjalanan dinas, ini jangan dikritik ngapain perjalanan dinas, ya kami juga mau menghidupkan orang lain. Kadang-kadang orang tidak paham situasi kritis begini, kita perlu pengorbanan agar ekonomi bergerak," kata Luhut dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (20/7) malam.
Menurut dia, sat ini hanya enam provinsi yang memiliki jumlah kasus Covid-19 yang cukup tinggi. Sehingga lokasi wisata dinilai bisa mulai beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Adapun wilayah-wilayah yang telah siap menerima wisatwan yakni Bali, Yogyakarta, Danau Toba, Bangka Belitung, Banyuwangi, Pulau Bintan, dan Kepulauan Riau.
"Sekali lagi jangan melihat penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia itu satu bulat (seluruh wilayah), tapi harus melihat per provinsi atau per daerah, sehingga kami bisa membuat kebijakan atau strategi untuk memulihkan ekonomi di bidang pariwisata," kata dia.
Berdasarkan catatan PHRI, industri pariwisata nasional diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 85 triliun sejak penyebaran Covid-19. Hal itu terjadi karena jumlah kunjungan wisatawan asing ke destinasi wisata dalam negeri terus menurun.
Okupansi hotel dan restoran pun turun drastis sehingga sekitar 2.000 hotel dan 8.000 restoran di seluruh Indonesia menghentikan operasional bisnisnya. Kerugiannya untuk sektor perhotelan ditaksir mencapai Rp 30 triliun, sedangkan bisnis restoran pada Januari hingga April lalu sebesar Rp 40 triliun.
Selain itu, kerugian menimpa maskapai penerbangan sebesar US$ 812 juta atau setara Rp 11,4 triliun dan operator tur sebesar Rp 4 triliun.