PNS dari 4 Kementerian Prioritas Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
Oleh Fahmi Ramadhan, 31 Agustus 2019
Sekitar 126 ribu dari 180 ribu PNS di pemerintah pusat yang akan pindah. Prioritas untuk PNS dari empat kementerian.
PNS
-
Menteri PANRB Sebut 30% PNS Pusat Tak Ikut Pindah ke Ibu Kota Baru
Menteri PANRB Syafruddin menyebut sekitar 30% dari total 180 ribu PNS pusat saat ini tak akan ikut pindah ke ibu kota baru lantaran akan memasuki pensiun.
-
Kemenkeu Siapkan Aturan Terkait THR dan Gaji ke-13 PNS Tahun Depan
Jika tidak diperlukan aturan baru, pemberian THR dan gaji ke-13 mengacu pada peraturan lama.
- Makro
Korpri Masih Berharap Gaji PNS Naik pada 2020
- Nasional
Kepala BKN soal PNS Kerja di Rumah: Kalau 20 Tahun Lagi, Mungkin Saja
-
19 Agu 2019
MakroKemenkeu Gandeng BKN Tingkatkan Layanan Teknologi Kemenkeu dan BKN menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan teknologi pada sistem kepegawaian.
-
16 Agu 2019
MakroGaji PNS Tak Naik Meski Alokasi Belanja Pegawai pada 2020 Bengkak Belanja pegawai dalam RAPBN 2020 naik 9,06% menjadi Rp416,6 triliun. Kendati demikian, gaji pokok PNS dipastikan tak naik tahun depan.
-
9 Agu 2019
NasionalEra Digital, Pengusaha Dukung Wacana PNS Bisa Kerja dari Rumah Pemberlakuan sistem kerja yang lebih fleksibel memerlukan kajian yang komprehensif dan sosialisasi kepada masyarakat.
-
-
2 Jul 2019
NasionalPenerimaan 100 Ribu PNS Baru, Guru dan Tenaga Medis Jadi Prioritas Penerimaan PNS untuk tenaga administrasi akan dikurangi.
-
2 Jul 2019
NasionalGaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri dan Pensiunan Cair Hari Ini Besaran gaji ke-13 ini terdiri dari gaji pokok dan berbagai seperti tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
-
12 Jun 2019
MakroSri Mulyani Janjikan Gaji Ke-13 PNS Dibayarkan Juni Ini Sri Mulyani berharap gaji ke-13 ini akan menambah Rp 20 triliun konsumsi yang masuk ke komponen PDB pada kuartal kedua 2019.
-
11 Jun 2019
NasionalMendagri Catat 211 ASN di Kementeriannya Bolos Kerja Menurut Menteri Tjahjo, ada tiga sanksi yang diberikan kepada ASN yang membolos, yaitu skorsing, peringatan tertulis, dan pemotongan tunjangan kinerja .
