KPU Siapkan Protokol Kesehatan Ketat Saat Gelar Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menerapkan protokol kesehatan dan memfasilitasi pemilih dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satu fasilitas yang akan disediakan adalah masker, sebanyak 20% dari total pemilih pada suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Kami siapkan 20% masker dari total pemilih di TPS, jika ada masyarakat yang tidak bawa masker," kata Komisioner KPU Ilham Saputra dalam diskusi virtual, Sabtu (25/7).

Menurut Ilham, penyediaan masker tersebut dilakukan agar protokol kesehatan bisa diterapkan secara ketat saat Pilkada 2020. Sebab, perhelatan Pilkada kali ini digelar ketika pandemi virus corona atau Covid-19 tengah terjadi.

Selain penyediaan masker, KPU akan membatasi jarak masyarakat yang datang ke TPS untuk memilih. Kedatangan pemilih pun akan diatur waktunya, agar mereka tidak berkerumun di TPS.

Kemudian, para petugas TPS akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD), seperti masker, face shield, dan sarung tangan. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan membawa APD.

KPU pun akan membuat video tutorial terkait protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Dengan demikian, masyarakat bisa yakin untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara.

"Kami buat ikhtiar yang sangat kuat agar kemudian pergunakan maskermu, cuci tangan sebelum ke TPS, kami siapkan hand sanitizer, dan jangan takut ke TPS karena petugas kami akan menggunakan APD," ujarnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta KPU mengantisipasi sejumlah masalah yang dapat muncul ketika menerapkan protokol kesehatan secara ketat di Pilkada 2020. Apalagi, penerapan protokol kesehatan ini belum pernah dilakukan dalam berbagai kontestasi politik sebelumnya.

Afifuddin mencontohkan, salah satu masalah yang bakal muncul adalah antrean pemilih saat masuk TPS. Sebab dalam simulasi yang dilakukan KPU, para pemilih sempat menunggu agak lama ketika mereka diberikan sarung tangan saat ingin masuk ke bilik suara.

"Kalau kami hitung satu orang itu bisa minimal dua menit di TPS. Itu terindikasi pada antrian yang dibikin lebih dari satu meter, itu panjang sekali," kata Afifuddin.

Ia juga menyoroti pemakaian tisu ketika proses pencoblosan di TPS berlangsung. Dalam simulasi, para pemilih bakal mengelap tangan mereka menggunakan tisu setelah mencuci tangan usai pencoblosan.

Kondisi tersebut dinilainya akan membuat konsumsi tisu yang cukup banyak, yang berlawanan dengan kampanye ramah lingkungan yang selama ini didengungkan pemerintah.

Penggunaan sarung tangan saat pencoblosan juga dinilai akan menyulitkan para penyandang disabilitas. Menurutnya, para penyandang disabilitas akan kesulitan membaca huruf braille di surat suara ketika menggunakan sarung tangan.

"Meski sarung tangan plastik, (penyandang disabilitas) itu tak bisa membaca template di TPS," kata dia.