DKI Jakarta Sasar Transportasi Ramah Disabilitas Lewat Pendidikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan bersama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengkaji transportasi umum ramah penyandang disabilitas masuk kurikulum pendidikan.

Hal ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sejak dini soal pentingnya transportasi ramah disabilitas. Selain itu kurikulum ini juga bisa digunakan pada sekolah luar biasa (SLB).

“Kami mengusulkan DTKJ kerja sama dengan dunia Pendidikan mengkaji kemungkinan memasukkan pengertian transportasi umum ramah disabilitas masuk kurikulum sekolah,” kata Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Sunardi M Sinaga dalam sarasehan Transportasi Berkeadilan untuk Disabilitas Selasa, (1/12).

Diharapkan dengan masuk kurikulum, maka akan ada umpan balik dari penyandang disabilitas demi kemajuan transportasi ibu kota. “Tentu akan memudahkan penggunaan transportasi publik lebih mandiri saat usianya bertambah dewasa,” kata Sunardi.

Ia juga meminta DTKJ memetakan lagi fasilitas ramah diisabilitas di tiap titik transportasi umum Jakarta. Hal ini agar mereka mendapatkan pelayanan yang tepat guna. “Jangan sampai tidak ada yang memiliki fasilitas,” katanya.

Anggota Gerakan Aksesbilitas Umum Nasional (GAUN) David Tjahjana mengatakan beberapa fasilitas penunjang masih perlu diperbaiki mengingat jumlah penyandang disabilitas cukup banyak. Apalagi, mobilitas mereka bisa terhanbat jika jumlah pemandu dan alat bantu lainnya tak sebanding.

"Layanan fasilitas transportasi Jakarta sangat bervariasi. Ini bisa jadi petunjuk ke mana kita bergerak karena teman-teman disabilitas tak bisa terpaku dalam satu moda saja," 

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Eka Setiawan menyebutkan akses menuju tranportasi umum khususnya Trans Jakarta masih sulit dijangkau. Pasalnya, jarak halte yang jauh serta minimnya pemandu menjadi kendala bagi penyandang tunanetra. “Sebenarnya tantangan saat ini sejauh mana kita membangun kesadaran untuk mewujudkan transportasi keadilan," kata Eka.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan transportasi menjadi urat nadi terhadap pergerakan manusia dan barang. Oleh karena itu, operator transportasi wajib mendukung layanan yang ramah pada masyarakat berkebutuhan khusus.

“Sudah saatnya pembangunan sarana transportasi harus ramah disabilitas. Karena, untuk mendapatkan layanan transportasi yang aman dan nyaman merupakan hak seluruh masyarakat,” ujar Budi 

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya telah memulai integrasi transportasi umum termasuk fasilitas penunjang penyandang disabilitas. "Ruang publik disiapkan untuk semua masyarakat,"  kata Syafrin.