Pemerintah menyiapkan 426 juta vaksin Covid-19 untuk sekitar 181 juta orang penduduk Indonesia. Target tersebut diperlukan untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, dari 269 juta warga Indonesia, sebanyak 188 juta orang berusia di atas 18 tahun. Namun, untuk vaksinasi, pemerintah harus mengeluarkan kelompok komorbid berat, mereka yang pernah Covid-19 dan ibu hamil.
“Jadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi dari Istana Kepresidenan, Selasa (29/12).
Sementara, setiap orang membutuhkan suntikan 2 dosis vaksin. Selain itu, sesuai panduan WHO, pemerintah menyiapkan 15% dosis cadangan, maka total vaksin yang diperlukan sekitar 426 juta dosis.
Berikut adalah Databoks sebaran tenaga kesehatan yang akan menjadi prioritas vaksinasi Covid-19:
Menurut Budi, jumlah tersebut sangat besar. Pemerintah berusaha keras memastikan agar mendapat dosis vaksin yang mencukupi.
Terdapat lima jalur pengadaan vaksin yang sudah dikerjakan pemerintah, yaitu empat jalur bilateral dan satu jalur multilateral.
Dari empat jalur bilateral itu, pemerintsh sudah meneken kontrak dengan Sinovac untuk 125 juta vaksin dan punya opsi penambahan "Kita juga sudah tanda tangan dengan Novavax untuk 100 juta dosis dan ada porsi yang pasti kita ambil dan ada porsi opsi," kata Budi.
Ketiga, akan segera ditandatangani kontrak dengan AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis vaksin dengan rincian 50 juta dosis bersifat "firm" sebagian opsi.
Pemerintah juga segera melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan BioNtech Pfizer untuk 100 juta dosis, di mana 50 juta dosis adalah "firm" dan sisanya opsi.
Finalisasi kontrak dengan AstraZeneca dan Pfizer akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari Tiongkok, 100 juta dari Novavax, yaitu perusahaan Amerika-Kanada, 100 juta dari AstraZeneca, yaitu perusahaan dari Inggris, 100 juta lagi dari Pfizer sebagai perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika," kata Budi.
Kesepakatan dengan empat perusahaan berbeda itu dilakukan untuk menjamin kedatangan vaksin. "Diharapkan vaksin-vaksin datang secara bertahap ke Indonesia dan segera melakukan penyuntikan ke seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Sedangkan dengan pendekatan multilateral, Indonesia masuk ke dalam kerja sama aliansi global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) yang memberikan vaksin secara gratis kepada negara-negara anggotanya. GAVI mempertemukan organisasi dunia seperti WHO, Unicef, pelaku industri, peneliti, hingga para donatur yang menaruh perhatian terhadap pengembangan vaksin.
"Angkanya masih bergerak mengenai berapa yang diberikan ke Indonesia, tapi kisarannya antara 3% dari populasi, artinya dari 16 juta dosis sampai 20% populasi atau setara 100 juta dosis," tutur Budi.
Karena menunggu kepastian dari GAVI itulah pemerintah membuat kontrak dengan 'opsi' dari sejumlah produsen vaksin. Nantinya, jika GAVI dapat mengirimkan vaksin gratis dalam jumlah besar, maka pemerintah tidak perlu membeli vaksin yang masih bersifat opsional.
Artinya, menurut Budi, Indonesia memiliki potensi vaksin Covid-19 sebanyak 663 juta dosis. Dari jumlah itu, 329 juta dosis vaksin telah dipesan dan 334 juta dosis lainnya dapat digunakan sebagai opsi.