Pemerintah Jamin Tak Ada Komersialisasi Vaksin Mandiri

Selain pemberian vaksin virus corona secara gratis bagi sekitar 181 juta penduduk, pemerintah mengizinkan vaksinasi mandiri yang akan disediakan oleh sejumlah perusahaan. Harapannya, proses pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity di Tanah Air cepat tercipta.

Rupanya, vaksin gotong royong -istilah lain yang kerap muncul- tersebut sempat memicu pro-kontra terkait pengadaan dan harganya. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmidzi, menyatakan penerima vaksin gotong royong akan mendapatkannya secara cuma-cuma.

Sebab, biayanya ditanggung oleh korporasi, bukan oleh karyawan. Sehingga pemerintah memastikan vaksin ini tak dapat diperjualbelikan secara bebas. “Kami tegaskan sekali lagi bukan vaksinasi individu yang akan terjadi komersialisme,” kata Siti Nadia dalam Katadata Forum Virtual Series pada Jumat (5/3).

Untuk itu pemerintah bakal menentukan batas harga vaksin yang dijual PT Bio Farma ke perusahaan. Kementerian Kesehatan juga mengatur batas pelayanan pemberian vaksin oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

Mekanisme pemberian vaksinasi Covid-19 pun berbeda dengan program pemerintah yang selama ini telah berjalan. Vaksinasi mandiri hanya dapat dilaksanakan melalui badan usaha. “Mekanisme gotong royong adalah inisiatif dunia usaha untuk membantu program pemerintah,” ujar Nadia. “Kita berikan ruangnya, namun ada syarat yang harus dipenuhi.”

Sebagai contoh, vaksin yang digunakan mesti berbeda dengan vaksin gratis yang sudah berjalan. Pemerintah saat ini menggunakan merek Sinovac, Pfizer, Astra-Zeneca, dan Novavax. Karena itu merek yang dimanfaatkan vaksinasi gotong royong tentu tak sama. Sejumlah kandidat potensial di antaranya produk dari Moderna, Sinopharm, Sputnik V, dan Johnson & Johnson.

Siti Nadia juga menegaskan bahwa merek vaksin yang akan digunakan bergantung pada PT Bio Farma yang mengupayakan komitmennya. Sebab penyedia vaksin pun perlu memastikan ketersediaan produk yang dapat digunakan dalam vaksin gotong royong.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani menyebutkan tak kurang dari 8.300 perusahaan telah mendaftar program vaksinasi gotong royong. Sekitar 6,7 juta peserta diperkirakan mengikuti program tersebut.

Hingga kini, pemerintah tengah berfokus untuk meningkatkan vaksinator di Tanah Air guna memeratakan jangkauan vaksinasi Covid-19. Februari lalu, jumlah tenaga pemberi vaksin sebanyak 41 ribu orang. Target bulan ini bertambah menjadi 80 ribu vaksinator. Pemerintah setidaknya perlu 120 ribu vaksinator yang tersebar di Indonesia, khususnya di kota-kota besar.

Upaya vaksinasi akan diutamakan pada kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Terutama bagi wilayah yang cenderung menjadi episentrum penularan Covid-19.