Demokrat Kubu Moeldoko Daftar Kemenkumham, Bola di Tangan Pemerintah
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Selasa (9/3) hari ini. Demokrat versi KLB juga telah menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
Tujuan perwakilan kubu Moeldoko ke kantor Menteri Yasonna Laoly adalah untuk mendaftarkan AD/ART versi KLB. “Siang ini, yang pasti bawa KLB ini,” kata salah satu penggagas KLB Deli Serdang, Hencky Luntuh, Selasa (9/3).
Sebelumnya, Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (8/3) kemarin telah mendatangi Kemenkumham untuk menyerahkan sejumlah dokumen yang membuktikan KLB Deli Serdang, ilegal.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin pun memperkirakan, kemungkinan besar Moeldoko akan memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. SK Menkumham tersebut menjadi legalitas hukum yang kuat sebagai partai politik.
"Kemungkinan 99% Moeldoko akan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Karena mereka ada di rumah yang sama yaitu Istana dan mereka teman," kata Ujang saat dihubungi Katadata, Senin (8/3).
Sikap Jokowi
Presiden Joko Widodo sejauh ini masih mendiamkan polemik Partai Demokrat yang melibatkan bawahannya. Diamnya Jokowi dianggap sebagai dukungan bagi Moeldoko melakukan kudeta terhadap Demokrat. "Lain halnya jika Jokowi melarang, maka Moeldoko tak akan berani mengkudeta," kata Ujang.
Karena itu, perkiraannya, Moeldoko juga tidak akan diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).
Meski diperkirakan bakal mengantongi SK Menkumham, Ujang memperkirakan perjalanan Moeldoko menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak akan mulus. Sebab, publik tidak menaruh simpati terhadap pihak yang mengambil Demokrat dengan cara yang keliru.
Di sisi lain, masyarakat akan menilai pemerintah telah mencederai demokrasi bila SK Menkumham diterbitkan. "Demokrasi sudah dibajak oleh kekuasaan yang pro terhadap ketidakadilan," ujar dia.
Sementara, Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto belum bisa berspekulasi terkait keterlibatan Jokowi dalam kudeta tersebut. "Posisi pemerintah termasuk posisi Jokowi belum terlihat jelas. Yang terlihat kan lebih mirip pembiaran. Jadi kita tidak tahu apakah ada tangan pemerintah atau tidak," katanya.
Berikut adalah Databoks lima partai dengan dana kampanye terbesar pada Pemilu 2019:
Peluang Tokoh Lain
Bagaimanapun, ada sejumlah kemungkinan lain. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diperkirakan mempunyai peluang untuk memenangkan kudeta tersebut. Namun, hal ini bisa terjadi bila ia berhasil melakukan rekonsolidasi internal.
Selain itu, ada pula potensi adanya sosok alternatif dalam partai berlambang mercy tersebut. Hal serupa pernah terjadi dalam pertarungan partai Golkar saat pertarungan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
"Pertarungan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono mereda setelah Jusuf Kalla turun. Dan Golkar memukan sosok alternatif, Setya Novanto," ujarnya.
Kemungkinan lainnya, konflik antara AHY dan Moeldoko terus berlarut sehingga Demokrat menjadi lemah pada pertarungan Pilpres 2024 . Hal ini bisa terjadi jika ada tangan yang tak terlihat menginginkan pelemahan Demokrat. "Tapi ini diandaikan, karena belum terang," ujar dia.
Arif pun menilai, rekonsolidasi internal partai akan berat untuk dilakukan AHY. Sebab, AHY belum keluar dari bayang-bayang orang tuanya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selain itu, strategi politik AHY dinilai banyak menduplikasi strategi SBY yang sudah tidak sesuai dengan zaman. Hingga kini, SBY dianggap masih menggunakan strategi politik yang sama seperti 2004 dan 2009 lalu.
Kemudian, rekonsolidasi inetrnal partai bakal menjadi berat bagi AHY lantaran ia tidak mempunyai relasi yang baik dengan partai politik lain. Arif menilai, hal ini terjadi lantaran ada perbedaan usia antara AHY dengan ketua umum parpol lain.
"Akibatnya, pernyataan-pernyataan AHY tidak terlalu bergaung dalam konteks pengaruhi opini publik," katanya.