Chatib Basri Usulkan Vaksinasi Sebagai Syarat Pemberian BLT
Mantan Menteri Keuangan dan Ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri mengusulkan agar vaksinasi dijadikan sebagai salah satu syarat pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Langkah itu perlu dilakukan untuk mempercepat herd immunity sekaligus membantu pemulihan ekonomi.
“Pemerintah kan punya bantuan sosial tunai (BLT), kenapa sebagian dari BLT tidak dibuat dalam conditional cash transfer, disebut cash for vaccine. Jadi, kalau orang mau dapat bantuan, dia harus vaksin,” ujar Chatib Basri dalam Dialog Ekonomi yang digagas oleh Kementerian Perdagangan, Kamis (5/8).
Chatib mengingatkan menjaga protokol kesehatan secara ketat dan mempercepat program vaksinasi menjadi faktor penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita ingin menjaga pemulihan ke depan, yang harus dilakukan adalah bagaimana mobilitas berjalan tetapi tetap aman. Ada dua solusinya yakni satu, menjaga prokes dan kedua adalah vaksinasi yang dipercepat,” tutur Chatib.
Dia menambahkan menjaga prokes masih menjadi persoalan hingga saat ini karena banyak masyarakat yang tidak disiplin atau bahkan abai terhadap prokes. Padahal, tanpa prokes yang memadai, penyebaran virus Covid-19 masih akan terus terjadi.
Chatib mengatakan momentum pertumbuhan ekonomi sudah tercipta di kuartal II tahun 2021 di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07% secara tahunan (year on year). Ini adalah pertama kalinya Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi setelah berada di zona kontraksi pada periode kuartal II tahun 2020 hingga kuartal I tahun 2021.
“Kalau herd immunitynya sudah kuat, maka kita bisa mengulangi apa yang kita alami di triwulan kedua,” ujarnya.
Mantan Kepada Badan Koordiansi Penanaman Modal (BKPM) tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat di kuartal III tahun 2021 karena ada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Pemerintah tengah menggalakkan program vaksinasi untuk mempercepat herd immunity. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Kamis (5/8), sudah ada sebanyak 48,83 juta penduduk Indonesia yang mendapat vaksinasi dosis pertama dan 22,21 juta untuk dosis kedua. Pemerintah berharap bisa melakukan vaksinasi kepada 208,3 juta penduduk Indoensia atau sekitar 76% dari total populasi.
Berbeda dengan menjaga prokes, masyarakat Indonesia justru antusias terhadap program vaksinasi. Beberapa stok vaksin di daerah dikabarkan kosong karena membludaknya peserta vaksinasi.
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes melaporkan hingga Senin (2/8) sudah ada 90,9 juta dosis vaksin yang didistribusikan ke 34 provinsi. Sebanyak 68,6 juta serum kekebalan telah digunakan.
Juru BIcara Vaksinasi Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan Kementerian Kesehatan telah memperluas sasaran masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin. Bertambahnya sasaran penerima vaksin ini pula lah yang membuat stok vaksin di daerah kosong. Dia menambahkan kekosongan stok vaksin juga terjadi karena daerah belum memperbarui data stok vaksin.
Meski demikian, masalah ini sudah diperbaiki dan jutaan dosis vaksin akan dikirim ke daerah. “Pekan ketiga itu tiga juta vaksin dosis kedua, dan pekan keempat ada enam juta. Nanti akan kami kirim lagi enam juta,” kata Nadia, Kamis (5/8) dikutip dari Antara.
(Akbar Malik Adi Nugraha)