Jakarta - Bangkitnya perekonomian nasional yang ditopang pemerintah daerah pasca dihantam pandemi Covid-19 menjadi atmosfer positif. Strategi pemerintah daerah di antaranya dengan melakukan inovasi yang berbeda dari sebelum pandemi, ternyata ampuh membawa perekonomian bertahan bahkan tumbuh.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah menjelaskan strategi yang diterapkan di NTB saat pandemi Covid-19 sama dengan yang diinginkan Presiden Joko Widodo.
"Fokus pada dua hal. Pertama berusaha semaksimal mungkin menurunkan pandemi ini dengan menurunkan dampak buruk disektor kesehatan. Caranya dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap protokol kesehatan sehingga persoalan kesehatan bisa ditekan. Yang paling penting jangan sampai pandemi menyebabkan ekonomi mati. Jangan sampai selamat pandemi tapi ekonomi kalang kabut," kata Zulkieflimansyah dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Article 33 dan Katadata dengan tema "Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah pasca Pandemi Covid-19", Kamis (18/11).
Ia menjelaskan, inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah pusat. Di wilayah NTB, jaring pengaman sosial ini tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai, namun dengan mengembangkan produk buatan lokal. Dalam hal ini, Pemprov NTB memberi kesempatan kepada UMKM membuat produk dan dibeli oleh pemerintah, kemudian dibagikan ke masyarakat.
"Ada peluang kita menggunakan produk lokal. Akhirnya, meski masih dalam bentuk embrio, sekarang NTB beranjak bukan lagi pada komoditas tradisional, tapi industri pengolahannya mulai diperkenalkan. Ikan tidak semata dijual mentah karena nilainya menjadi rendah kalau busuk. Dicoba dengan teknologi sederhana, dikeringkan, diawetkan. Sehingga punya daya tahan yang lebih lama, begitu juga dengan produk lain," ujarnya.
Upaya Pemprov NTB dengan mengoptimalkan UMKM, kata Zulkiefli, meningkatkan kepercayaan diri UMKM. Pada akhirnya, produk lokal menjadi kebangaan sendiri. Contohnya tenun lokal, kelor, dan suplemen-suplemen yang dihasilkan. Saat ini UMKM yang terlibat dalam proses jaring pengaman gemilang berjumlah 5.000 UMKM.
Zulkifli melanjutkan, inovasi lainnya setelah jaring pengaman sosial selesai adalah dengan memberi insentif kepada industri pertanian.
"NTB ke depan untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih berkualitas, kami memilih industrialisasi sebagai pilihan," tuturnya.
Strategi kedua, Pemprov NTB konsentrasi pada perkembangan pariwisata. Dengan hadirnya Sirkuit Mandalika akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Selain itu, Pemprov NTB menyadari penerbangan langsung ke Lombok akan meningkatkan jumlah pengunjung. Seperti penerbangan Lombok-Australia yang mencatat jumlah pengunjung lebih dari 1000 persen.
"Sambil memberi lingkungan yang nyaman buat industri besar yang sudah beroperasi di sini seperti Newmont atau PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Pertumbuhan ekonomi di NTB relatif lebih baik dari provinsi lain karena PT Amman masih melakukan ekspor industri ekstrak. Mudah-mudahan kehadiran smelting industri atau smelter di Sumbawa Barat mampu menghadirkan industri turunan positif di sektor lain," ungkapnya.
Ekonom Faisal Basri mengingatkan pandemi Covid-19 merupakan kesempatan emas untuk melakukan sesuatu yang baru dengan cara berbeda untuk menghasilkan yang lebih baik.
"Kalau kita melakukan hal-hal sama seperti di masa lalu, inilah nasib Indonesia. Mau infrastruktur dibangun, mau investasi digenjot, kenyataan pertumbuhan ekonomi menurun terus dari waktu ke waktu. Kita melakukan cara yang baru, mindset yang baru untuk keluar dari perangkat pertumbuhan yang melambat sampai 2020," kata Faisal.
Hal senada dikatakan Ekonom Universitas Gadjah Mada, Poppy Ismalina. Menurut Poppy, ada dua hal yang menentukan sebuah wilayah dapat melewati masa pandemi atau optimis menghadapi pemulihan Covid-19.
"Faktor utama inovasi, inisiatif, dan budaya adaptasi Pemprov, pemerintah kabupaten dan kota dalam optimalisasi dan inovasi penggunanaan dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk bantuan ke daerah di masa pandemi," paparnya.
Ia menambahkan, faktor kedua adalah kepercayaan dan fasilitasi pemprov, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat terhadap inisiatif dan solidaritas sosial yang dibangun kelompok masyarakat.