Kemenhub Siapkan Pelabuhan Depapre Jadi Hub Indonesia Timur
Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura sebagai hub wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu yang tengah menjadi perhatian pemerintah adalah menciptakan muatan balik di pelabuhan ini untuk rute tol laut dari timur ke barat agar transportasi laut menjadi lebih efisien.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, komoditas yang dapat mendukung kontribusi muatan balik dari pelabuhan ini adalah ikan, rumput laut, dan kayu. "Kalau ini diusahakan akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua dan juga dapat mengoptimalkan kinerja kapal tol laut karena tidak ada muatan yang kosong," kata Budi Karya dalam keterangan resmi, Selasa (11/1).
Pelabuhan Depapre telah terhubung dengan tol laut sejak 2021. Ia berharap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat aktif meningkatkan kinerja pelabuhan ini.
Pelabuhan ini berdiri di atas lahan seluas 24,83 hektar dari rencana pembangunan akhir hingga 74 hektar. Pembangunannya memakan waktu lima tahun depan investasi mencapai Rp 175 miliar.
"Pelabuhan Depapre akan menjadi pelabuhan utama yang diharapkan dapat menggeliatkan ekonomi di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya," ucap Budi.
Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan ini dicanangkan menjadi gerbang perdagangan internasional untuk wilayah Asia Pasifik. Pelabuhan Depapre ini pun akan dilengkapi dengan jalan Sentani Depapre sebagai akses utama pelabuhan.
Selain pelabuhan, Kemenhub berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar di Papua. Salah satunya adalah membangun 37 rute 'jembatan udara' di wilayah tersebut pada 2022.
Proyek itu merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yakni angkutan udara kargo dari dan ke bandara di wilayah Papua.
Dengan wilayah yang sangat luas dan banyak berbentuk pegunungan, distribusi logistik di wilayah Papua memang kerap menjadi persoalan. Hal tersebut melambungkan harga kebutuhan bahan pokok di wilayah tersebut mengingat dibutuhkan lebih banyak biaya dan waktu untuk mengantar bahan pangan.