Langkah operasi militer Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah Ukraina berimbas pada melambungnya harga komoditas seperti minyak dan gas atau migas. Pemerintah diminta untuk segera mengantisipasi lonjakan harga minyak dan gas.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyarankan agar pemerintah tidak mengorbankan masyarakat dengan menaikkan harga energi secara domestik.
“Fraksi PKS minta pemerintah cepat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk tersebut dan tidak mengambil solusi gampangnya saja dengan mengorbankan rakyat melalui cara menaikkan harga BBM, gas LPG, dan listrik domestik,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis pada Jumat (25/2).
Dia mengatakan harga BBM dan Gas LPG non subsidi baru-baru ini naik bersama dengan minyak goreng, kedelai dan daging sapi. Pandemi Covid-19 belum menurun dan daya beli masyarakat juga masih rendah.
“Jadi pemerintah diminta untuk tidak menambah beban masyarakat yang sudah berat ini,” kata Mulyanto.
Harga gas acuan Eropa, Dutch Title Transfer Facility (TTF) melambung ke level € 120 per kilowatt jam (kwh) pada perdagangan intraday hari ini, Kamis (24/2), naik 35% dibandingkan penutupan Rabu (23/2) di € 88,89 per kwh.
Kenaikan harga sumber energi vital dan bahan bakar pembangkit di Uni Eropa ini dipicu kekhawatiran konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina akan semakin melemahkan pasokan. Sepanjang pekan ini harga gas acuan Eropa telah naik lebih dari 65% dari level € 72,56 per kwh pada Senin (21/2).
Harga minyak mentah bahkan tembus ke level US$100/barel, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Mengutip Bloomberg, harga minyak mentah Brent melonjak 3,5% ke US$100 per barel, level tertingginya sejak September 2014. Sementara, West Texas Intermediate (WTI) melonjak 4,6% ke $96,22 per barel, rekor tertinggi sejak Agustus 2014.
Kenaikan harga tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dua tahun lalu. Merujuk pada data Kementerian ESDM, rata-rata harga ICP pada Februari 2020, hanya berada di level US$ 56,61 per barrel. ICP Februari 2021 juga masih di ksiaran US$60,36 per barel.
Mulyanto mengatakan saat ini Indonesia termasuk kelompok negara net importer minyak dan gas khususnya untuk Bahan Bakar Minyak dan gas minyak cair atay Liquefied petroleum gas (LPG). Mulyanto mewanti-wanti bahwa kenaikan migas secara global akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.
Pemerintah dimilainya perlu berupaya mempercepat pengurangan ketergantungan impor BBM dan Gas LPG. Selain itu, Mulyanto mengusulkan agar pemerintah menghidupkan kembali gerakan penghematan migas secara nasional. Hal ini merupakan langkah untuk jangka pendek.
Kemudian untuk jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan program mobil listrik, pembangunan kilang minyak dan peningkatan lifting migas menjadi penting.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
