Presiden Joko Widodo mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Menurutnya, tujuan utama pemindahan ibu kota tersebut adalah pemerataan.
Presiden Jokowi mendata 58 persen pertumbuhan ekonomi dan 56 persen jumlah penduduk berpusat di Pulau Jawa. Alhasil, pembangunan yang selama ini terjadi berpusat di Pulau Jawa.
"Terus yang 16.999 pulau itu diberi bagian berapa persen? Perlu yang namanya pemerataan agar pembangunan tidak Pulau Jawa-sentris, tapi Indonesia-sentris," kata Presiden Widodo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (22/2).
Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan merupakan gagasan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno sebelumnya berencana memindahkan IKN ke Palangkaraya.
Oleh karena itu, Jokowi melihat daerah mana yang cocok dijadikan IKN saat studi kelayakan pemindahan IKN dilakukan. Pada akhirnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai Kabupaten Penajam paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN Nusantara.
Jokowi menegaskan pemindahan IKN yang akan dilakukan tidak sesederhana memindahkan gedung pemerintahan. Mantan Wali Kota Solo itu menyampaikan pemerintah ingin memindahkan pola pikir baru ke Pulau Kalimantan.
"Karena sistem dan sumber daya manusianya sejak awal kami siapkan, sehingga kami harapkan nanti ibu kota negara baru ini betul-betul sebuah kota yang negara lain tidak memiliki," kata Jokowi.
Jokowi mengakui pemindahan IKN ke Nusantara tidak akan rampung pada 2024. Menurutnya, pemindahan tersebut akan memakan waktu sekitar 15-20 tahun.
Selain pemerataan, Presiden Jokowi mengatakan alasan pemindahan IKN adalah kondisi DKI Jakarta dan Pulau Jawa yang sudah sangat padat. Walau demikian, Kepala Negara berkomitmen tidak akna menghentikan perbaikan di DKI Jakarta.
"DKI Jakarta nantinya menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan," kata Jokowi.