Di Silaturahmi KAHMI, Anies Singgung Ada Menko Dukung Ubah Konstitusi

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menyapa kader dan simpatisan saat akan menghadiri dialog gagasan Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Penulis: Ade Rosman
17/3/2023, 12.19 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung ada Menteri Koordinator atau Menko yang menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Anies menyampaikan hal tersebut dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI" yang digelar Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.

"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," kata Anies seperti dikutip dari kanal youtube Kahmi Official, Jumat (17/3). 

Pada kesempatan tersebut, Anies mengatakan ia menyayangkan pernyataan mengubah konstitusi oleh Menko tersebut dilakukan di ruang terbuka. Meski begitu Anies tidak menyebut dengan detail siapa menko yang ia maksud.

Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo terdapat 4 jabatan Menko. Mereka adalah Menko Ekonomi, Menko Politik Hukum dan Keamanan, Menko Maritim dan Investasi dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Mulanya, Anies mengatakan kualitas demokrasi di Indonesia tidak menurun. Namun, menurutnya pihak-pihak yang tidak komit terhadap prinsip demokrasi kini lebih berani mengungkapkan pikirannya.

"Karena itu, kita yang komit pada demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita," kata Anies. 

Di sisi lain Anies mengakui pembicaraan mengenai perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu. Meski begitu menurut dia upaya mengubah konstitusi harus disikapi dengan serius untuk memastikan konstitusi tetap berjalan sesuai dengan semangat reformasi 1998.

"Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak," kata Anies. 

Lebih jauh, ia mengatakan saat ini yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah kenetralan dari yang memegang kekuasaan. Ia berharap pemilu dan pemilihan presiden yang berlangsung 2024 bisa berjalan dengan lebih baik. 

Kegiatan silaturahmi KAHMI dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Mereka merupakan pada mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. 

Reporter: Ade Rosman