Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan berdiri secara permanen. Bagaimana sosok dan profil para anggota majelis yang terpilih?
Mahkamah Konstitusi resmi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen. Pembentukan itu diumumkan oleh Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam konferensi pers di Gedung MK.
Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi usai terpilihnya Suhartoyo sebagai Ketua MK Masa Jabatan 2023-2028. Apa alasan pembentukan MKMK permanen?
DPR AS mengesahkan upaya penyelidikan, sebagai langkah awal impeachment terhadap Presiden Joe Biden. Dakwaan yang diajukan, adalah penyalahgunaan wewenang saat Biden menjabat sebagai wakil presiden.
Rapat Pleno Hakim MK menyepakati pemilihan hakim Suhartoyo menjadi Ketua MK menggantikan posisi Anwar Usman yang dicopot dari ketua MK. Bagaimana rekam jejak Suhartoyo dalam putusan penting MK?
Semua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki potensi untuk melanggar kode etik saat menangani uji materi tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (Capres - cawapres).
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini akan memanggil 9 hakim MK untuk mengusut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam perkara usia capres dan cawapres
Telah disahkannya putusan MK sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilu 2014. Berikut ini penjelasan makna sistem proporsional terbuka beserta rincian mengenai putusan tersebut.
Anies Baswedan menyinggung ada Menteri Koordinator atau Menko yang menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat berpidato di hadapan pengurus KAHMI Jaya.
Hakim konstitusi Anwar Usman terpilih kembali menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan 2023 hingga 2028. Pemilihan berjalan alot selama tiga putaran. Bagaimana proses pemilihan?
MK menggelar rapat pleno hakim untuk memilih ketua dan wakil ketua lembaga peradilan tersebut untuk masa jabatan 2023 hingga 2028. Bagaimana mekanisme pemilihan?
Perlindungan hukum terhadap warga negara menjadi hal pokok yang diatur dalam konstitusi. Berikut bentuk perlindungannya jika dalam bentuk peradilan tata usaha negara (PTUN).