Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab kritikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal program food estate atau dikenal juga dengan lumbung pangan. Pada Selasa (15/8) Hasto menyebut program yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan itu termasuk kejahatan lingkungan karena berimbas pada rusaknya alam.
Menurut Muzani tudingan PDIP yang diarahkan pada Prabowo salah alamat. Ia menyebut sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo hanya sebagai perpanjangan tangan dari Presiden Joko Widodo terkait program kerja yang telah ditetapkan.
"Di awal masa Kementerian, beliau sebagai Menteri Pertahanan ikut garis kebijakan presiden bahwa semua kementerian harus menjalankan program presiden," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Muzani menjelaskan sesuai dengan instruksi presiden, Jokowi menyebutkan bahwa kementerian tak mempunyai visi maupun program dan hanya menjalankan program presiden. Sehingga Muzani menyatakan program food estate sepenuhnya adalah program Jokowi.
"Yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah, Jokowi-Maruf Amin," kata Muzani
Sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa program food estate merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hasti menyebut dalam praktik lumbung pangan itu terdapat hal yang bertentangan dengan pelestarian alam.
“Hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto, Selasa (15/8).
Pernyataan Hasto tersebut disampaikannya menanggapi dugaan aliran dana terkait kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik. Ia meminta agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri dugaan kasus itu.
Mengenal Program Food Estate
Food estate atau dikenal lumbung pangan merupakan kebijakan pemerintah untuk pengembangan pangan secara terintegrasi. Program ini menjadi salah satu kebijakan yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Berdasarkan keterangan dari laman setkab.go.id, program lumbung pangan berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, termasuk peternakan di suatu kawasan. Sejumlah komoditas yang dikembangkan di areal food estate adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Saat program diluncurkan, Jokowi menunjuk beberapa kementerian untuk terlibat di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Jokowi menunjuk Prabowo sebagai koordinator lantaran menilai persoalan pangan juga bagian dari pertahanan yang tidak hanya berpusat pada pertahanan dalam bidang militer.