DPR Wanti-wanti Polri Jaga Netralitas Selama Pemilu 2024
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepolisian untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 baik selama tahapan bergulir, hari pemilihan hingga proses penghitungan suara. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI yang membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam Pemilu 2024, pada Rabu (15/11).
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman menyebut saat ini netralitas Polri belum nampak jelas di lapangan. Netralitas itu menjadi sorotan masyarakat terutama menjelang pelaksanaan pemilu.
"Netralitas polisi dalam Pemilu itu adalah sebuah utopia, itu hanya ideal saja nyatanya tidak," kata Benny.
Benny menjelaskan pentingnya netralitas didasarkan pada pengalaman tak mengenakkan yang dialami Partai Demokrat pada pemilu 2019. Karena itu ia mengingatkan agar kepolisian bisa menunjukkan komitmen yang lebih jelas dalam mengawal pemilu yang damai.
"Partai kami 2019 dibakar massa dan institusi polisi diam, ini kenyataan. Ini saya ungkapkan untuk menegaskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa netralitas itu adalah sebuah utopia," kata Benny.
Ungkapan lain diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Wayan Sudirta. Ia meminta Polri meningkatkan profesionalisme saat memasuki tahun politik.
"Karena profesionalisme yang menurun di tahun-tahun politik dampaknya berbeda dengan profesionalisme ketika kita menangani lalu lintas, menangani kriminal, dan lain-lain," kata Wayan Sudirta.
Berkaitan dengan hal itu, Wayan pun meminta agar Polri secara tegas menolak kegiatan yang dapat mencoreng citra lembaga tersebut. Salah satu isu yang menjadi perhatian Wayan adalah adanya dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam penurunan baliho pasangan calon presiden calon wakil presiden.
"Jangan sampai ada pemasangan baliho dikerahkan dengan Polri. Jangan sampai itu dikaitkan," kata Wayan.
Kapolri Terbitkan Telegram Jamin Netralitas Polri
Di sisi lain, pada rapat tersebut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran yang mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Polri untuk mengawal jalannya Pemilu 2024. Ia menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Telegram Nomor 2407/X/2023 tentang netralitas Polri.
Menurut Fadil terbitnya telegram itu menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga netralitas selama pemilu. Hal itu menurut dia diperlukan lantaran soal netralitas Polri merupakan isu yang mengemuka jelang pelaksanaan pemilu 2024. "Surat telegram tersebut dikeluarkan dengan tujuan mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024," ujar Fadil.
Dalam rapat dengar pendapat tersebut Fadil juga mengatakan kepolisian telah menyiapkan tiga operasi selama pengamanan pemilu. Operasi itu dimulai pada 19 Oktober 2023 dan berakhir pada 21 Oktober 2024.
Fadil memaparkan, operasi pengamanan akan dilakukan sejak tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, hingga pasangan terpilih akhirnya mengucap janji. Tiga operasi pengamanan tersebut yakni operasi Nusantara Cooling System, Mantap Brata, dan Kontijensi.
“Nusantara cooling system mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup, dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan,” kata Fadil.
Ia mengatakan, operasi Nusantara Cooling system dilaksanakan oleh Polri sebagai upaya untuk mensukseskan operasi Mantap Brata yang dikepalai oleh Wakabareskrim Polri. Operasi ini dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu digelar dalam suasana aman, damai dan sejuk, khususnya di ruang siber.
Selanjutnya digelar operasi Mantap Brata yang merupakan pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu Serentak. Lalu operasi kontijensi yang bertujuan untuk penanganan gangguan nyata yang disebabkan oleh konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.
Kegiatan operasi Mantap Brata 2023-2024 mengerahkan 2/3 kekuatan Polri. Sedangkan, 1/3 personel lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.
“Dalam menyikapi kerawanan kontinjensi, Polri telah siapkan 25 ribu personel pasukan Brimob, 4.756 pasukan Dalmas Nusantara, 115 personil Densus 88 Antiteror, dan 2.184 personel yang menjadi power on hand Kapolri sebagai penanganan kontijensi,” kata Fadil.
Tiga power on hand Kapolri yang dimaksud Fadil yakni Aman Nusa I berisi tentang konflik sosial. Sedangkan aman Nusa II berisi penanganan bencana alam, dan Aman Nusa III berisi tentang penanganan terorisme.