HUT PDIP, Megawati: Pemilu Bukan Alat Elite Langgengkan Kekuasaan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkit pentingnya menghadirkan pemilu yang demokratis. Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-51 yang berlangsung di Sekolah Partai milik PDIP di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1).
Menurut Megawati, pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Ia mengatakan di dalam pelaksanaan pemilihan umum ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.
“Saya pernah presiden, ya setelah pemilu ndak ribut saya, ya sudah kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah,” ujar Megawati.
Ia mengatakan bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak ada kekuasaan yang langgeng. Ia menyebut kekuasaan manusia apapun bentuknya akan ada waktunya berhenti.
“Kan sedih ya, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara,” ujar Megawati lagi.
Ia mengapresiasi adanya semangat dari perlawanan dari masyarakat untuk menolak upaya melanggengkan kekuasaan lewat pemilu. Megawati mengklaim turut merasakan bagaimana pergerakan masyarakat sipil, para mahasiswa untuk mengawal pemilu.
Menurut Megawati dalam beberapa waktu terakhir ia sering melihat adanya pergerakan dari masyarakat di akar rumput yang menolak adanya upaya intervensi dalam proses pemilu. Bahkan menurutnya, ia melihat langsung bagaimana seorang ibu di Jawa Timur dan Ketua RT di Jawa Tengah yang tegas menyampaikan idealisme.
“Saya lihat, Ketua RT marah-marah tuh saya langsung ngomong sendiri "jiaaahhh" gitu,” ujar Mega.
Ia menjelaskan sikapnya mendukung sikap tegas ketua RT yang menolak saat ada upaya untuk membungkam masyarakat. Menurut Mega penguasa tidak boleh mengintimidasi masyarakat. “Emangnya rakyat mau kamu pentungin haaahhh, penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat no, no, no,” ujar Megawati.
Putri Presiden RI Pertama Soekarno itu mengingatkan kembali tentang sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah untuk tetap memberi jaminan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Karena itu ia meminta TNI, Polri dan aparatur sipil negara untuk bisa menjaga netralitas dalam memastikan berjalannya demokrasi di saat pemilu.
Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pelaksanaan pemilu digelar pada Rabu, 14 Februari 2024. Terdapat 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung yaitu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Adapun PDIP bersama Partai Persatuan Pembangunan, Hanura dan Perindo mengusung pasangan Ganjar - Mahfud.