PDIP: Berita Terkini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Terbaru Hari ini

PDIP menyebut hubungan dengan Gerindra sebagai sahabat politik yang tetap solid, ditopang tiga kesamaan cara pandang antara Megawati dan Prabowo meski berbeda haluan partai.

Prabowo Subianto mengapresiasi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan, menyebutnya penting untuk checks and balances demokrasi.

PDIP menguji peran oposisi dengan mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis, mempertanyakan arah dan ketajaman politiknya di era pemerintahan baru.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Partai Golkar

Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menilai Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

PDIP menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang dinilai sebagai sikap ideologis dan konstitusional, seperti ditegaskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ribka Tjiptaning menyatakan siap menghadapi laporan Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri buntut pernyataannya yang menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat.

Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi '98.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) secara resmi mengeluarkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Wahyudin Moridu.

DPP PDIP memecat anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, karena ucapannya yang viral ingin merampok uang negara. Partai menilai tindakannya mencederai hati rakyat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menyatakan Presiden Prabowo Subianto tak pernah memperoleh informasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terlibat di belakang kerusuhan pada Agustus.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan tak terlibat di belakang kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu.

Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP, menggantikan Hendrar Prihadi. PDIP, partai Hendrar, menghormati keputusan ini.

Pemerintah resmi mengesahkan kepengurusan DPP PDIP untuk periode 2025-2030 dengan Megawati sebagai Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal.

PDIP menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam, meski Budi sebelumnya dilihat sebagai wakil PDIP di kabinet.