PDIP: Berita Terkini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Terbaru Hari ini

Andi Widjajanto menegaskan tugas utama TNI adalah memperkuat Pertahanan Nasional, sesuai dengan tujuan negara membiayai militer untuk menjaga kedaulatan dan keamanan.

Jokowi memulai safari politik sebagai endorser PSI dari Lampung, sebuah langkah simbolis dan strategis yang mengundang analisis pasca-Pemilu 2024.

Partai Gerindra menilai positif target PSI menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung suara di Pemilu 2029 karena diyakini akan menciptakan kompetisi politik yang sehat dan bermanfaat bagi daerah.

PDIP meragukan target Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejar Jawa Tengah sebagai lumbung suara.

PKB mendesak PDIP untuk bersikap tegas terhadap pemerintahan Prabowo, mengungkap dinamika politik dan perebutan ceruk pemilih kritis menuju Pemilu 2029.

PDIP menyebut hubungan dengan Gerindra sebagai sahabat politik yang tetap solid, ditopang tiga kesamaan cara pandang antara Megawati dan Prabowo meski berbeda haluan partai.

Prabowo Subianto mengapresiasi PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan, menyebutnya penting untuk checks and balances demokrasi.

PDIP menguji peran oposisi dengan mengkritik anggaran program Makan Bergizi Gratis, mempertanyakan arah dan ketajaman politiknya di era pemerintahan baru.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Partai Golkar

Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menilai Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk dicalonkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

PDIP menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang dinilai sebagai sikap ideologis dan konstitusional, seperti ditegaskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ribka Tjiptaning menyatakan siap menghadapi laporan Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) ke Bareskrim Polri buntut pernyataannya yang menyebut mantan Presiden Soeharto sebagai pembunuh jutaan rakyat.

Politikus PDIP Guntur Romli mengatakan pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi '98.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) secara resmi mengeluarkan sanksi berat berupa pemecatan terhadap Wahyudin Moridu.

DPP PDIP memecat anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, karena ucapannya yang viral ingin merampok uang negara. Partai menilai tindakannya mencederai hati rakyat.