Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Perdagangan Zulkifkli Hasan hari ini berkumpul bareng. Mereka berada dalam satu forum untuk merencanakan pembangunan atau tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Pantura Jawa.
Percepatan pengadaan giant sea wall di Pantura Jawa saat ini dikomandoi secara bersama oleh lima kementerian. Yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Mereka berniat meneruskan proyek giant sea wall yang sudah dimulai di Jakarta ke sejumlah wilayah pesisir Pantura. Prabowo menganggap pembangunan tanggul laut sangat mendesak seiring kondisi Pantura saat ini mengalami penurunan permukaan tanah di kisaran 1-25 centimeter (cm) per tahun.
Di sisi lain, terdapat ancaman dari lepas pantai berupa kenaikan permukaan air laut hingga 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.
“Ini bukan masalah bisa atau tidak, ini harus kalau tidak Pantura bisa tenggelam,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional Giant Sea Wall di Hotel Kempinski Jakarta pada Rabu (10/1).
Prabowo mengatakan pembangunan giant sea wall di seluruh pesisir Pantura membutuhkan waktu hingga 40 tahun. Dia menyebut durasi itu pada pengalaman Belanda yang membuat tanggul laut raksasa.
"Sehingga butuh political will yang kuat dari pemerintah menuntaskan proyek tersebut," ujar Prabowo.
Prabowo memperkirakan total anggaran untuk mewujudkan proyek giant sea wall Pantura Jawa mencapai US$ 60 miliar atau Rp 934 triliun. “Untuk fase pertama Rp 164 triliun, mungkin semua nanti yang saya dengar akan makan USD 50-60 miliar, mungkin lebih,” kata Prabowo.
Prabowo menggunakan forum tersebut untuk menceritakan pengalaman masa kampanye saat mengunjungi wilayah pesisir Pantura. Dia mengaku pernah menemui kawasan dan tempat tinggal warga yang tergenang imbas fenomena kenaikan permukaan air laut.
“Saya lihat dari 2014 sampai sekarang kalau saya kunjungi keluarga-keluarga yang hidup di ruang tidur, di ruang makan, air itu setinggi lutut," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan urgensi pembangunan giant sea wall di Pantura Jawa berhubungan dengan upaya menjaga sektor ekonomi nasional yang saat ini masih terpusat di Pulau Jawa.
Mengutip studi Japan International Coorpertation Agency (JICA) 2020 lalu, Airlangga mengatakan kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7% PDB nasional melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.
Kawasan Pantura Jawa menampung 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri dan 5 wilayah pusat pertumbuhan industri
“Ancaman penurunan tanah, dan banjir rob membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut,” ujar Airlangga.
Dia menyebut estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di Pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp 10 trliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya.
“Jadi hanya di Jakarta nilainya bisa Rp 10 triliun, tentu ini berakbat langsung terhadap kehilangan opportunity cost,” ujarnya.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat tiga fase pembangunan yang akan dikerjakan. Tahapan pertama yakni pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.
Pembangunan tanggul pantai dan sungai fase pertama ini difokuskan pada 44,2 kilometer (km) lokasi kritis. Saat ini tersisa 33,3 km yang sedang dibangun oleh Kementerian PUPR dengan biaya Rp 10,3 triliun dan pendanaan dari Pemda DKI Jakarta senilai Rp 5,8 triliun.
Pemerintah juga telah memproyeksikan kebutuhan dana pengadaan rangkaian proyek giant sea wall fase dua senilai Rp 148 triliun. Besaran dana itu ditujukan untuk pembangunan tanggul laut dengan konsep terbuka pada sisi sebelah barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030.
Dengan begitu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan tanggul laut fase pertama dan dua mencapai Rp 164,1 triliun. Adapun pengerjaan fase tiga terkait pembangunan tanggul laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta harus dikerjakan sebelum tahun 2040