Jokowi dan Presiden Filipina Sepakati Kerja Sama Kopi hingga Patroli
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong Marcos di Istana Malacanang, Manila pada Rabu (10/1).
Jokowi mengatakan ada tiga hal penting yang menjadi bahasan utama dalam pertemuan kedua pemimpin. Jokowi dan Bongbong Marcos sepakat untuk memperkuat kerja sama perbatasan sembari mendorong percepatan revisi border crossing agreement dan border patrol agreement di perbatasan negara Indonesia-Filipina.
Regulasi itu mengatur kesepakatan dua negara terkait dasar hukum dalam aktivitas lintas batas masyarakat di kawasan perbatasan. "Dan penyelesaian batas landas kontinen serta penguatan kerja sama pertahanan, termasuk alutsista," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan oleh Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu (10/1).
Selain itu, Jokowi dan Bongbong Marcos setuju meningkatkan perdagangan antar dua negara dan melanjutkan komitmen untuk terus membuka akses pasar. "Indonesia meminta dukungan Filipina terkait dengan special ship guard measure untuk produk kopi Indonesia," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengapresiasi Pemerintah Filipina yang memberikan kepercayaan kepada BUMN dalam membangun infrastruktur North-South Commuter Railway Project (NSCR). Dalam proyek tersebut, ada dua kontrak yang dimenangi oleh Joint venture 2 BUMN Indonesia yaitu PT Adhi Karya dan PT Pembangunan Perumahan (PP).
Proyek pertama adalah CP S-01 untuk pengerjaan Blumentrit Extension 1.2 km viaduct atau jembatan rel di atas jalan umum senilai Rp 3,2 triliun. Proyek kedua adalah adalah CP S-03C untuk pengerjaan 5.8 km viaduct, dengan nilai hampir Rp 9 triliun.
Dua kontrak tersebut merupakan bagian dari pembangunan 147 km NSCR yang merentang dari Clark, Pampanga ke Calamba, Laguna melintasi National Capital Region (NCR) dan Metro Manila.
Lebih lanjut, Jokowi dan Bongbong Marcos juga menyepakati upaya penguatan da sentralitas ASEAN yang bukan hanya sekadar jargon. "ASEAN harus terus berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga positif force untuk menjaga perdamaian stabilitas dan kemakmuran," ujar Jokowi.=