Ganjar Janji Kerek Anggaran BRIN untuk Riset Sektor Kesehatan

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/nym.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersiap untuk beristirahat saat menginap di rumah warga di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/1/2024).
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
11/1/2024, 16.59 WIB

Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menawarkan janji untuk meningkatkan anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi 1% dari PDB jika terpilih sebagai pemenang Pilpres 2024. Langkah itu bertujuan untuk meningkatkan pengembangan layanan dan industri kesehatan nasional.

Penjelasan Ganjar berawal dari pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Randy Teguh saat sesi dialog Capres 03 bersama Kadin di Djakarta Theater pada Kamis (11/1).

Ganjar berjanji menambah pendanaan pada sektor riset dan pengembangan fasilitas dan layanan kesehatan. Ia juga mengusulkan untuk menaikan porsi anggaran BRIN untuk menciptakan inovasi layanan kesehatan.

“Kami berbincang soal ini dengan BRIN. 1% saja dari PDB untuk memulai riset pengembangannya. Ini mendorong agar biaya risetnya mencukupi. Risetnya sudah ada di BRIN,” kata Ganjar.

Tawaran Ganjar mengenai anggaran riset untuk BRIN cenderung progresif dibandingkan jumlah pendanaan BRIN tahun 2023 senilai Rp 2,2 triliun atau 0,01% terhadap PDB.

Ganjar mengakui bahwa penyusunan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan cenderung bermasalah dan penuh kendala. Dia lalu berkaca pada pengalamannya saat memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun.

“Pengalaman saya 10 tahun jadi gubernur permintaan tertinggi adalah alat kesehatan dan banyak bermasalah,” ujar Ganjar.

Sebelumnya, Randy Teguh mengajukan pertanyaan terkait kondisi industri farmasi dan kesehatan nasional saat ini yang masih bergantung pada bahan baku impor. Hal ini terlihat saat Pandemi Covid-19 menyerang Indonesia dalam tiga tahun belakangan.

Menurut Randy, Pandemi Covid-19 memperlihatkan kondisi industri farmasi dan kesehatan domestik masih membutuhkan 90% bahan baku impor karena keterbatasan pabrik petrokimia. Dia menyebut Indonesia hanya memiliki 4 pabrik petrokimia, lebih rendah dari Vietnam yang memiliki 29 industri Petrokimia.

“Terkait dengan riset dan pengembangan terutama di Industri kesehatan dan alat kesehatan itu perlu waktu panjang,” ujar Randy.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu