Moeldoko Kritik Isu Pemakzulan Jokowi: Tidak Produktif
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut menanggapi adanya narasi pemakzulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh tokoh Petisi 100. Mereka menyampaikan usulan pemakzulan itu tak produktif.
Moeldoko meminta tak ada pihak yang sibuk dengan agenda tak produktif. Dia menyebut pemakzulan tak produktif karena Jokowi merupakan sosok yang mendapat apresiasi tinggi dari mayoritas masyarakat saat ini.
“Kita ini sedang fokus pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jadi jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif seperti itu,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/1).
Dia mengatakan Jokowi bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju masih terus berupaya untuk menyelesaikan seluruh progam kerja pemerintahan sebelum masa habis jabatan pada Oktober 2024.
“Pemerintah juga sangat menaruh perhatian mengikuti jalannya pemilu yang baik di Indonesia,” ujar Moeldoko.
Sebelumnya, Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD bertemu dengan tokoh Petisi 100 yang mendorong isu pemakzulan Jokowi. Dalam pertemuan pada Selasa (9/1), Petisi 100 menyampaikan usulan pemakzulan presiden Jokowi dengan dugaan kecurangan Pemilu.
Mahfud menegaskan urusan pemakzulan bukan ranah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud lalu menyerahkan urusan pemakzulan tersebut kepada partai politik dan DPR.
"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," kata Mahfud, dikutip dari Instagram.
Mahfud menerangkan, pengajuan usulan pemakzulan presiden baru bisa diproses melalui sidang pleno jika sepertiga anggota DPR mengusulkannya. Usulan bisa berlanjut bila dua pertiga anggota dewan menyetujui usulan tersebut.
"Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat harus dibawa Mahkamah Konstitusi. Itu enggak bakalan selesai setahun kalau situasinya begini, enggak bakal selesai sampai pemilu selesailah," kata Mahfud.
Sebanyak 22 tokoh dari Petisi 100 yang datang ke kantor Mahfud di antaranya Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Faizal menyatakan usulan pemakzulan itu dari aspirasi masyarakat.
"Ada pendapat publik yang mengatakan dugaan kecurangan, keterlibatan presiden dalam putusan MK yang dikhawatirkan berimbas kecurangan ke level bawah," kata dia dikutip dari Metro TV.
Pemakzulan atau impeachment ini diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat (2) UUD 1945. Selain presiden, pejabat yang dapat dimakzulkan adalah wakil presiden atau keduanya. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR.