Hasto: PDIP Siap Jadi Oposisi di DPR, Kawal Pemerintah dari Senayan
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan. Ia mengatakan hal itu sebagai bentuk menjalankan tugas check and balance.
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud tersebut mengatakan berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi. Sehingga, kata Hasto, kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya membutuhkan keberimbangan.
Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan merupakan tugas patriotik. Tugas itu pernah dijalankan PDIP selama 10 tahun pasca Pemilu 2004 dan 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV, dikutip dari keterangannya, Kamis (15/2).
Ia menggambarkan, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga DPR membentuk hak angket. Ia menyebut, ketika itu muncul kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih.
Hal tersebut, menurut Hasto terjadi lagi pada Pemilu 2024. Lebih jauh Hasto mengatakan banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental.
“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal," ujar Hasto.
Hal pertama menurut Hasto adalah ia ingin menjadikan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, PDIP akan mengawal proses demokrasi tanpa rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan hal tersebut, Hasto mengatakan kubunya akan berjuang di luar pemerintahan maupun melalui jalur partai.
“Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” kata Hasto.
Selain itu, ia menyebut ada pula jalur ketiga yang ditempuh PDIP yakni dengan bergerak bersama masyarakat sipil yang jumlahnya lebih besar dari 2009.
“Polanya mirip, apalagi kalau dilihat begitu kaget dengan hasil quick count dengan apa yang terjadi dalam dua bulan ini karena terjadi gap, kami akan analisis,” kata Hasto.
Menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang diambil pukul 13.00 WIB, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berada di posisi pertama dengan suara di kisaran 15% hingga 17 %. Di bawahnya ada partai Golkar diikuti Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Merujuk hasil sementara terdapat delapan partai yang lolos ke Senayan dengan perhitungan minimal 4% suara di pemilu. Delapan partai itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat dan Partai Amanat Nasional.