Istana Respons TKN Soal Alihkan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) turut menanggapi rencana Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang akan mengevaluasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk program susu dan makan siang gratis.
Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan mekanisme penyaluran subsidi energi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) kerap mendapat kritik publik lantaran penerapannya yang cenderung tak tepat sasaran.
"Subsidi BBM dan LPG kan memang banyak dikritik, bahwa itu banyak yang nikmati oleh kelas menengah atas," kata Edy kepada wartawan di Kantor Bina Graha Jakarta pada Senin (19/2).
Dia menjelaskan produk BBM bersubsidi Pertalite dan LPG 3 kilogram (kg) yang ada saat ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyakat mampu. Guna membuat skema penyalurannya tetap sasaran, pemerintah kini tengah melaksanakan pendataan terkait calon penerima dari kalangan masyarakat tidak mampu.
Edy menambahkan, penyaluran subsidi tepat sasaran dapat menekan keborosan subsidi anggaran energi. "Pertalite dan LPG sudah terdata, nih. Nanti suatu saat akan dibatasi dan artinya tidak bisa untuk semua orang," ujarnya.
Edy pun irit bicara saat dimintai tanggapan ihwal rencana TKN Prabowo-Gibran yang akan mengevaluasi pemberian subsidi energi untuk memodali program makan siang dan susu gratis.
Kendati demikian, dia meyakini penyaluran subsisi BBM dan LPG secara tepat sasaran dapat menghemat anggaran negara. "Kalau membuat tepat sasaran dan ada anggaran subsidi yang dihemat, itu oke. Apakah tepat buat makan siang gratis? silakan saja," kata Edy.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo - Gibran, Eddy Soeparno mengatakan Prabowo - Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu, agar lebih tepat sasaran kepada orang yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin dan UMKM.
"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," kata Eddy, dalam keterangan resmi, Jumat (16/2).
Pimpinan Komisi VII DPR RI ini juga menjelaskan 80% dari alokasi subsidi energi sebesar Rp 500 triliun pada 2023 dan Rp 350 triliun pada 2024 justru dinikmati masyarakat mampu dan juga industri.