TKN Tepis Motif Politik Jokowi dan Prabowo di Balik Gelar Kehormatan

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menolak anggapan bahwa langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan gelar Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengandung unsur politik saling menguntungkan.

Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, Cheryl Anelia Tanzil, menyebut pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo merupakan hal yang pantas. Menurutnya, hal ini merujuk pada kinerja Prabowo yang sudah banyak berjasa untuk bangsa dan negara.

"Tidak ada yang salah dengan pemberian gelar kehormatan ini," kata Cheryl lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (1/3).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menjelaskan prestasi Prabowo negara selama menjabat sebagai tentara maupun saat menjadi Menteri Pertahanan. Cheryl mengatakan semasa menjadi prajurit TNI, Prabowo pernah melakukan Operasi Mapenduma di Papua.

Saat menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo juga dinilai berperan melakukan modernisasi alutsista TNI, seperti pengadaan Rafale dan penyerahan pesawat Super Hercules C130J.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga dianggap mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertahanan melalui peremajaan fasilitas dan keilmuan Universitas Pertahanan, perluasan Akademi Militer, serta rencana perluasan SMA Taruna Nusantara di berbagai provinsi.

Cheryl menambahkan, Prabowo juga punya peran di bidang kesejahteraan prajurit dengan meresmikan 25 rumah sakit TNI, termasuk RS Panglima Sudirman di Bintaro.

"Jangan lupa Komponen Cadangan yang lahir di era beliau, dan keberhasilan mengatasi Pandemi Covid-19 yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI," ujarnya.

Sebelumnya, keputusan Presiden Jokowi yang telah menyematkan gelar Jenderal Kehormatan bagi Prabowo Subianto dinilai kuat mengandung unsur motif politik.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro melihat adanya potensi manfaat politik yang akan diterima oleh Jokowi usai dirinya tak lagi menjabat sebagai presiden. Apalagi, Jokowi bukanlah ketua umum partai politik.

"Berbeda dengan presiden terdahulu seperti SBY maupun Megawati. Lalu Jokowi sudah merekrut anaknya menjadi calon wakil presiden, tapi itu belum cukup," kata Zuhro saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (29/2).

Zuhro menjelaskan penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan juga dilihat sebagai upaya untuk mengunci komitmen loyalitas Prabowo kepada Jokowi. "Mungkin ada upaya untuk menanam modal kepada Prabowo ketika nanti jadi presiden, agar memberikan peran strategis kepada Jokowi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Zuhro, penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan juga dilihat sebagai upaya untuk mengunci komitmen loyalitas Prabowo kepada Jokowi.

"Mungkin ada upaya untuk menanam modal kepada Prabowo ketika nanti jadi presiden, agar memberikan peran strategis kepada Jokowi," ujarnya.