Di Sidang MK, Menko Muhadjir Jelaskan Alasan Pemberian Bansos Pangan

ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/nym.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kiri) berbincang dengan warga saat kunjungan kerja di Balai Desa Sukojati, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (8/3/2024). Menko PMK bertemu dengan warga dan menyampaikan tantangan ke depan dalam menghadapi krisis pangan serta melihat upaya penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting di Banyuwangi.
Penulis: Ade Rosman
Editor: Ameidyo Daud Nasution
5/4/2024, 10.07 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy jadi salah satu menteri yang diminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjelaskan alasan pemberian bansos. Ia mengatakan, bansos disalurkan untuk menekan angka kemiskinan, terutama dari pangan.

Muhadjir mengatakan komoditas pangan menjadi salah satu faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia.  "Dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan," kata Muhadjir dalam paparannya saat sidang MK di, Jakarta (5/4).

Ia menuturkan, berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan mencapai 9,36%. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5-7,5%.

Muhadjir mengatakan, agar target dapat terpenuhi diperlukan kebijakan khusus melalui program kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Apalagi amanat Presiden, angka kemiskinan ekstrem harus turun menjadi 0% pada 2024.

"Mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai mengingat program penghapusan kemiskinan ekstrem sudah mencapai angka 1,12% pada Maret 2023," katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia pun menjabarkan, pada maret 2022 kemiskinan ekstrem berada pada angka 2,04%. "Berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92%," katanya.

Muhadjir mengatakan perhitungan angka kemiskinan Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan tersebut menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 408.522 (74.21%) dan garis kemiskinan bukan makanan 141.936% (25,79%).

Di sisi lain, Muhadjir juga mengatakan BPS menggambarkan rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan.

"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin terutama komoditas pangan menjadi sangat penting," katanya.

Selain Muhadjir, dalam sidang MK hari ini juga menghadirkan Menteri Kooordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain keempat menteri tersebut, mahkamah juga akan menghadirkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Reporter: Ade Rosman