Jokowi Bicarakan Pengembangan Semikonduktor dengan Sekjen OECD
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD, Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa (28/5). Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Mathias membahas proses aksesi untuk mempercepat keanggotaan Indonesia ke dalam OECD.
Dalam proses aksesi, Indonesia wajib menyampaikan initial memorandum untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan OECD. Dokumen tersebut berisi berisi informasi mendetail tentang kebijakan ekonomi, praktik pemerintahan hingga kerangka hukum negara.
Pada pelaksanaannya, aksesi tidak hanya berfokus pada penyesuaian kebijakan dan regulasi. Kegiatan ini juga melibatkan penilaian menyeluruh oleh OECD untuk memastikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari komunitas internasional yang bekerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.
Setidaknya ada 26 kebijakan lintas sektor Indonesia yang harus diselaraskan dengan OECD. Di antaranya ekonomi digital, keuangan, ekonomi, anti korupsi, hingga regulasi persaingan usaha yang sehat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan punya waktu 250 hari untuk menyelesaikan dokumen initial memorandum. Dia mengatakan bahwa pemerintah dan OECD kini tengah mempercepat pembuatan desain pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia.
Menurut Airlangga, OECD akan mulai mempelajari peta jalan digital economy framework agreement (DEFA) yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. "Pembicaraan presiden dengan Cornman, dibahas OECD akan membantu dalam pengembangan ekosistem semikonduktor," kata Airlangga dalam siaran pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (28/5).
Airlangga menambahkan, pihak OECD juga akan melakukan survei ekonomi Indonesia. Hal ini dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan iklim investasi agar Indonesia berada di posisi yang sama dengan negara-negara anggota OECD. "Bagaimana Indonesia bisa jadi setara dengan negara OECD di dalam pengembangan regulasi, sehingga investor akan nyaman menambah investasi di Indonesia," ujar Airlangga.
Pada kesempatan serupa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penyusunan initial memorandum merupakan upaya Indonesia untuk menunjukkan situasi ekonomi dalam negeri. "Ini jadi alat bagi indonesia untuk menyampaikan kepada dunia apa saja yang dilakukan untuk melakukan reformasi di ekonomi Indonesia," ujar Suahasil.
Dia menyebut partisipasi Indonesia di OECD sudah berjalan sejak 2007 dan telah menjadi Koordinator OECD Regional Asia Tenggara bersama dengan Jepang pada 2014 lalu. "Tahun ini kita akan mulai menjadi anggota penuh. Ini adalah kelanjutan untuk kita bekerja sama dengan OECD di bawah arahan presiden," kata Suahasil.