Pecah Suara Koalisi Pendukung Prabowo di Pilkada Jakarta
Suara partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mulai pecah menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Jakarta. Koalisi yang semula disebut satu suara mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mulai tak kompak.
Partai Golkar yang merupakan partai asal mantan Gubernur Jawa Barat itu mulai gamang dengan pilihan, apakah akan mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pilkada Jakarta atau kembali maju di Jawa Barat. Di Jawa Barat RK yang pernah menjadi Gubernur satu periode ini masih memiliki basis pendukung yang kuat.
Saat ini, Ridwan Kamil merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sejumlah elit partai beringin menyatakan kecondongan mendorongnya maju kembali di Pilgub Jawa Barat. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.
Doli mengklaim approval rating Ridwan Kamil di Jawa Barat cukup tinggi. Ia juga menyebut elektabilitas RK hingga kini jauh berada di atas kandidat gubernur Jawa Barat lainnya.
"Itu artinya bahwa masyarakat Jawa Barat masih menginginkan Ridwan Kamil untuk satu periode berikutnya," kata Doli di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu.
Pendapat Doli berbeda dengan yang diungkapkan sejumlah petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra yang cenderung mendukung RK maju di Pilgub Jakarta. Menurut Doli, elektabilitas RK di Jakarta mulai tersalip, terlebih setelah sejumlah nama muncul di bursa Pilkada Jakarta seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyebut telah membawa nama Ridwan Kamil ke dalam pertemuan antara Ketua Umum partai KIM dengan Presiden Joko Widodo yang dilakukan pada akhir Mei lalu. Ia bahkan mengklaim nama RK sudah disetujui semua partai. Adapun Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Prima, dan Gelora.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal senada. Ia mengungkapkan nama Ridwan Kamil telah disepakati Koalisi Indonesia Maju untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Selain itu, ia menyebut RK sendiri yang mulanya menyampaikan niatan untuk maju di Pilgub Jakarta.
“Kalau dia mau ditaruh di mana oleh Golkar sebagai pemilik tiket karena partai itu, yaitu yang paling masih dinamis, tidak juga harus sekarang diumumkan karena memang penetapan pendaftaran itu kan di Agustus,” kata Dasco di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6).
Mencari Calon Kuat
Bila Ridwan Kamil tak jadi diusung di Jakarta, koalisi belum menemukan sosok yang kuat untuk diusung. Terlebih saat ini calon pesaing mulai terlihat seperti Anies Baswedan yang telah resmi diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan partai dengan kursi terbesar di Jakarta juga telah mengumumkan akan mengusung kader sendiri, Sohibul Imam.
Koalisi Prabowo sebelumnya sudah memperkenalkan kandidat baru sebagai alternatif Ridwan Kamil yaitu Budi Satrio Djiwandono. Politikus Gerindra itu dinilai bisa menjadi calon alternatif lantaran muda dan memiliki pengalaman sebagai anggota DPR.
Nama Budi cukup diterima partai koalisi. Sejumlah politikus PAN, Gerindra dan Golkar menyebut Budi memiliki potensi untuk menang. Namun, usulan ini kandas setelah Budi menyatakan tidak bersedia untuk maju di Pilkada Jakarta. Ia menyebut telah mendapatkan mandat lain dari Prabowo untuk mengawal kebijakan pemerintah di Senayan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan partainya tak mengintervensi keputusan akhir Partai Golkar tentang langkah politik Ridwan Kamil. Habiburokhman mengatakan Partai Gerindra cenderung mendukung RK untuk maju memperebutkan kursi Jakarta.
Menurut Habiburokhman, Golkar bisa saja mengusung Ridwan Kamil di Jawa Barat jika memang serius mau menang. Meski begitu ia mengatakan perlu ada strategi agar koalisi pendukung Prabowo bisa menang sekaligus di Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat.
“Pasti kan cari sosok-sosok yang kalau untuk memenangi pertarungan itu elektabilitasnya saat ini sudah cukup terukur," kata Habiburokhman Kamis, pekan lalu.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai, mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menjadi salah satu yang diuntungkan bila mana RK dicalonkan di Jakarta. Menurut Adib, RK saat ini merupakan figur kelas atas dalam bursa calon gubernur Jawa Barat.
"Sosok yang diuntungkan kalau seandainya RK melenggang di DKI Saya kira ada Dedi Mulyadi dan tokoh-tokoh seperti yang lain," kata Adib saat dihubungi, Jumat (21/6).
Adib menilai Dedi mempunyai basis militansi yang dapat diperhitungkan di akar rumput. Menurut Adib, munculnya RK merupakan cara cek ombak yang dilakukan oleh Partai Golkar.
"ini sebagai test the water saja sebenarnya, RK ini kan salah satu figur potensial untuk Pilkada, Pilgub yang dimiliki oleh Golkar di samping figur-figur yang lain," kata dia.
Saat ini Komisi Pemilihan Umum memasuki masa pendaftaran dan verifikasi calon kepala daerah dari unsur independen. Sedangkan masa pendaftaran untuk calon kepala daerah dari partai politik akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024 sebelum akhirnya Pilkada digelar pada 27 November 2024.