Menteri Basuki Targetkan Pasokan Air ke IKN Tersedia Mulai 15 Juli

ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum 2024/Aditya Pradana Putra/pras.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memimpin berjalannya KTT World Water Forum ke-10 2024 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (20/5/2024).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
10/7/2024, 08.23 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pasokan air telah siap masuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia juga menegaskan pembangunan fasilitas dan persiapan upacara HUT RI di ibu kota baru masih sesuai target.

"(Tanggal) 15 Juli rencananya air minum sudah bisa masuk IKN. Tanggal 19 (Juli) saya akan cek ke sana," kata Basuki di Kabupaten Bogor, Selasa (9/7) dikutip dari Antara.

Basuki juga mengatakan Istana Kepresidenan serta sebagian kantor-kantor Menteri Perekonomian yang terdiri dari empat tower juga telah siap. Selain itu, 12 dari 47 tower untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Negara (ASN) akan selesai dan bisa dimanfaatkan peserta upacara.

Basuki juga mengatakan, koleganya yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memeriksa kesiapan rumah para menteri. "Pak Menteri Perhubungan sudah di sana dengan Ibu, mengecek rumahnya," kata Basuki.

PROGRES PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEPAKU SEMOI (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.)

Basuki juga menjelaskan alasan penghentian sebagian pekerjaan konstruksi IKN. Hal ini untuk pembersihan kawasan guna persiapan upacara HUT RI. Namun, pekerjaan pemasangan interior tetap dilanjurkan.

"Tanggal 10 Agustus semua Paskibraka sudah bergerak ke sana. Makanya saya hentikan semua pekerjaan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya baru akan berkantor di IKN jika fasilitas pendukung telah siap. Beberapa yang jadi sorotannya antara lain pasokan air hingga listrik.

Ia juga telah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal kemajuan proyek IKN. "Sudah (terima laporan), tapi belum (siap)," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Dengan kondisi ini, Jokowi juga enggan terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Menurutnya, Keppres bisa diterbitkan sebelum atau sesudah masa jabatannya berakhir yakni Oktober 2024.

"Jangan dipaksakan, progresnya dilihat," kata Jokowi.

Padahal,  bulan lalu, Jokowi sempat mengutarakan keyakinan bisa berkantor di IKN pada Juli. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tengah menunggu pasokan air bisa masuk ibu kota baru.

Reporter: Antara