Reshuffle Kabinet Jokowi 2 Bulan Jelang Lengser Dinilai Untungkan Prabowo

Dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak Kabinet Indonesia Maju. Ia mengganti sejumlah menteri pada Senin (19/8). 

Pergantian ada di kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Menteri Investasi. Posisi Menkumham yang sebelumnya dijabat Yasonna Laoly saat ini diduduki oleh Supratman Andi Agtas, kemudian Bahlil Lahadalia bergeser menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif, dan Rosan Roeslani menggantikan posisi bahlil sebelumnya yakni Menteri Investasi.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi lebih berorientasi pada pemerintahan selanjutnya. Ia menyebut reshuffle sebagai ancang-ancang bagi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin lima tahun ke depan.

"Reshuffle ini menggambarkan bahwa masa transisi dari sekarang itu, kabinet bayangan yang akan dipakai Prabowo-Gibran itu sudah ada sekarang," kata Adib saat dihubungi, Senin (19/8).

Di sisi lain, digantinya Yasonna dari posisi Menkumham menurut Adib menjadi gambaran bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak lagi menjadj bagian dari kabinet sekarang dan selanjutnya. Ia menilai motif politik berada di balik pergantian itu. 

Adib juga menyoroti posisi Bahlil yang dinilai jadi representasi 'orang Jokowi'. Ia berpandangan, Bahlil merupakan menteri yang mengantongi 'restu' Jokowi, dan kemungkinan akan ikut gerbong kabinet selanjutya. Apa lagi, Bahlil juga merupakan kandidat kuat Ketum baru Golkar.

"Representasi jokowi dalam reshuffle ini sebenarnya ada di Bahlil ini," kata Adib.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melakukan reshuffle kabinet jelang dua bulan jabatannya berakhir. Jokowi melantik tiga menteri, satu wakil menteri, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Jokowi saat pelantikan yang diulangi oleh seluruh pejabat yang dilantik.

Sementara itu, dosen politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin mengatakan motif politik lebih besar di balik pergantian kabinet dibanding motif kinerja. Menurut Ujang meski Istana mengatakan reshuffle dilakukan untuk memudahkan transisi namun pergantian lebih cenderung didorong motif politik.

“Ini bisa jadi akomodasi politik agar pemerintah berjalan lancar dan Jokowi mengamankan bisnis dan hukum di pemerintahannya,” ujar Ujang. 

Di sisi lain ia mengatakan apapun alasan yang melatarbelakangi Jokowi tidak menyalahi aturan lantaran penentuan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Ia pun menilai pergantian manyasar jabatan yang menurut Jokowi tak terlalu menguntungkan. 

Motif politik menurut Ujang juga terlihat dengan tidak digantinya sejumlah menteri dari partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan dua partai itu di pemerintah masih baik dan bisa saja berdampak pada keputusan di pilkada. 

Masa Transisi 

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan sudah direncanakan dengan baik oleh Presiden. Pergantian diperlukan untuk sejumlah pos yang berkaitan dengan pergantian pemerintahan. 

“Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” ujar Ari. 

Pada reshuffle kali ini Jokowi mengganti menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly dengan  Supratman Andi Atgas yang merupakan politikus Gerindra.  Jokowi juga mengganti ⁠Menteri ESDM Arifin Tasrif dengan Bahlil Lahadalia.

Adapun posisi Bahlil yang sebelumnya ⁠Kepala BKPM/ Menteri Investasi digantikan oleh Rosan Roeslani. Selanjutnya juga ada penambahan posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu Angga Raka Prabowo. 

Tiga pejabat Badan yang akan dilantik adalah Dadan Hindayana menjadi Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi menjadi Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan ⁠Taruna Ikrar menjadi Kepala BPOM.